STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Dr. Ana Sopanah SE, MSi, Ak., CMA, CA, CIBA

Direktur INSPIRE Consulting

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti yang diketahui, anggaran daerah adalan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Kita dapat melihat bagaimana “wajah” pemerintahan dalam satu tahun ke depan salah satunya, adalah dengan bercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, Fahrojih, dkk, 2005.

Dr. Ana Sopanah SE, MSi, Ak., CMA, CA, CIBA Direktur INSPIRE Consulting

APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama kaum perempuan.

Pada dasarnya anggaran diperlukan untuk membiayai pengelolaan negara. Negara diperlukan karena tiga alasan, yaitu (1) untuk menciptakan keteraturan sosial; (2) menjamin hak-hak masyarakat; dan (3) menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Negara kita didesain sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state), yaitu suatu negara di mana pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Agar pengelola negara dapat menjalankan amanat yang telah dilimpahkan kepadanya, maka diperlukanlah sumberdaya. Pengumpulan sumberdaya untuk membiayai pengelolaan negara dilakukan dengan cara memungut pajak dan retribusi. Di sini, menjadi kewajiban rakyat untuk membayar pajak dan retribusi yang sekaligus terkandung hak negara untuk menerima pembayaran pajak dan retribusi dari rakyatnya.

Setelah rakyat melaksanakan kewajibannya, maka tahapan selanjutnya adalah rakyat menerima hak-hak dasar yang di dalamnya terkandung kewajiban negara untuk memenuhinya. Hak-hak dasar ini bisa dinamakan dengan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Beberapa hak dasar yang harus dipenuhi adalah hak terbebas dari kelaparan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pemenuhan hak-hak dasar ini dilakukan dengan membelanjakan sumber daya yang telah dipungut dari rakyat. Uang yang berasal dari rakyat, harus kembali kepada rakyat. Pendapatan dan belanja adalah dua sisi yang ada pada anggaran yang sejatinya merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyat. Anggaran di tingkat nasional dinamakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sedangkan di tingkat daerah dinamakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Struktur APBD seperti disebutkan oleh Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 16 ayat 2; adalah “APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan”. Kemudian mengenai prioritas APBD, tercantum pada pasal 167 Undang-undang No. 32 tahun 2004, yaitu Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang ini.

Untuk lebih menegaskan peran anggaran sebagai sarana untuk menyejahterakan rakyat, antara lain terdapat dalam pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa APBN/APBD memiliki enam fungsi anggaran, yaitu; fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Penjelasan masing-masing fungsi anggaran adalah sebagai berikut:

  1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran harus menjadi dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
  2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  4. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Agar keenam fungsi tersebut dapat tercapai, maka keuangan harus dikelola dengan benar. Di tingkat daerah, aturan tersebut dituangkan dalam sepuluh asas umum pengelolaan keuangan daerah yang secara terperinci diatur dalam pasal 4 Permendagri No. 13 tahun 2006. Upaya mensejahterakan rakyat dimulai dengan mendeteksi permasalahan di masyarakat. Permasalahan masyarakat tersebut perlu diselesaikan dalam bentuk kebijakan (program) yang didukung oleh anggaran yang memadai. Kondisi yang biasanya terjadi adalah permasalahan yang harus diselesaikan jauh lebih banyak dibanding jumlah anggaran yang tersedia. Dengan kata lain, ada keterbatasan anggaran. Maka, menyusun prioritas dalam penyusunan anggaran mutlak harus dilakukan. Dalam menentukan prioritas, pemerintah juga perlu memperhatikan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa bentuk ketimpangan, antara lain ketimpangan karena status ekonomi (miskin-kaya), ketimpangan gender (laki-perempuan), ketimpangan umur (balita-dewasa-lansia), ketimpangan lokasi geografis (desa-kota) dan ketimpangan wilayah (Jawa-luar Jawa).

Jika negara dihadapkan pada keterbatasan dana, maka penggunaan alokasi dana diprioritaskan untuk membantu kelompok yang paling membutuhkan. Dalam konteks ini anggaran yang berpihak kepada kelompok miskin dan kelompok rentan menjadi satu hal yang harus diwujudkan. Disinilah pentingnya rasa keberpihakan dari pemerintah daerah dan DPRD kepada kepentingan rakyat dengan tidak egois memperjuangkan alokasi anggaran yang menguntungkan diri mereka sendiri.

    1. ANGGARAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK

Terminologi kata ”public policy” yang kemudian dimaknai secara bebas dan sering kali diterjemahkan secara bebas pula adalah sebagai “kebijakan publik”. Dalam konteks ilmu sosial, terminologi tersebut dapat dimaknai secara beragam bergantung dari sudut mana akan digunakan. Menurut Zen (2006) kebijakan publik adalah psoses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil ataukah masih direncanakan.

Sedangkan menurut Jones (dalam Wahyudi, dkk, 2008) istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktik sehari-hari, namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering ditukarkan dengan tujuan (goals) program, keputusan (decision), standar, proposal, dan grand design. Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (seorang pejabat, di lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Selanjutnya, Nugroho (2011), kebijakan publik (public policy) paling tidak berkisar pada tiga hal penting yaitu: perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan publik. Di sinilah peran penting masyarakat berpartisipasi untuk menghasilkan kebijakan pemerintah yang adil, setara dan memenuhi kebutuhan perempuan, terutama pada tahap perumusannya.

Pada dasarnya kebijakan publik dapat dipahami “sebagai jalan mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama”. Dalam konteks Indonesia cita-cita dan tujuan negara kita adalah seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian kebijakan publik adalah optimalisasi seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut atau dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu “Manajemen Pencapaian Tujuan Nasional”, Nugroho (2011).

Kebijakan yang dibuat pemerintah harus berimplikasi atau berdampak secara positif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Anderson (dalam Wahyudi, 2008) yang mengatakan bahwa konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yaitu:

  1. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi kepada maksud dan tujuan, dan bukan perilaku secara serampangan.
  2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.
  3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang diinginkan pemerintah.
  4. Kebijakan publik dapat berdampak positif dan negatif.

Pada kenyataanya dalam perumusan kebijakan publik yang akan menjadi sebuah produk kebijakan yang mengikat selalu mengabaikan partisipasi dan kepentingan masyarakat, terutama perempuan. Hal ini terlihat bagaimana cerminan dari kebijakan tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, namun hanya kepentingan pembuat kebijakan itu sendiri. Sehingga partisipasi kaum perempuan mempunyai legitimasi untuk senantiasa menuntut hak-haknya.

Selanjutnya tahapan perumusan menjadi hal yang penting bagi masyarakat untuk terlibat aktif agar leluasa mengartikulasikan kepentingannya dan berwujud menjadi anggaran yang benar-banar pro-gender (baik laki-perempuan sama). Adapun tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan menurut Nugroho (2011), antara lain:

  1. Perumusan Masalah

Untuk dapat merumuskan kebijakan publik dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.

  1. Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk dalam agenda publik harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

  1. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik oleh para perumus kebijakan, maka mereka sepakat untuk memasukkan masalah tersebut dalam agenda kebijakan. Langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah.

  1. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil, sebagai cara untuk memecahkan masalah, maka tahap akhir adalah penetapan masalah, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (berupa Perda).

Rencana pendapatan dan belanja suatu daerah untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), dapat dikatakan sebagai kebijakan publik karena dibuat dan diimplementasikan dengan peraturan daerah. Istilah lain dari APBD adalah anggaran publik. Kita bisa melihat bagaimana “wajah” pemerintahan dalam satu tahun ke depan salah satunya, adalah dengan bercermin pada APBD”. Berikut dapat digambarkan proses analisis kebijakan dalam merumuskan anggaran yang dapat dilakukan dan dapat diterima berbagai kalangan:

Tabel 2.1 Metode Perumusan Masalah yang Dihadapi Kaum Perempuan

Metode Tujuan Prosedur Sumber Pengetahuan Kriteria Kinerja
Analisis batas Estimasi batas peta masalah Pencarian sampel (tergantung metode), pencarian masalah, dan penjumlahan Sistem pengetahuan Ketepatan batas
Analisis Klasifikasi Kejelasan konsep Pemilahan secara logis dan klasifikasi konsep Analisis individual Konsistensi logis
Analisis Hierarki Identifikasi penyebab yang mungkin, masuk akal, dan dapat ditindaklanjuti Pemilahan secara logis dan klasifikasi penyebab Analisis individual atau kelompok Konsistensi logis
Synecties Pengenalan kesamaan antar masalah Perumusan analogi personal, langsung, dan fantasi Kelompok Masuk akal (plausibility)
Braindstorming Generalisasi ide, tujuan dan strategi Pemunculan ide dan evaluasi Kelompok Konsensus
Analisis perspektif berganda Generalisasi wawasan Penggunaan secara serentak perspektif teknis, organisasional, dan personal Kelompok Perbaikan wawasan
Analisis asumsi Sintetis kreatif asumsi-asumsi yang berlawanan Identifikasi pelaku, penampakan asumsi, mempertentangkannya, pengelompokan dan sistesis Kelompok Konflik
Pemetaan argumentasi Penilaian asumsi Penyusunan tingkat dan penggambaran plausibilitas dan urgensi Kelompok Masuk akan (plausibility)

Sumber: Riant Nugroho, 2011 (diadopsi dari versi Dunn), disesuaikan.

    1. HAK MASYARAKAT ATAS ANGGARAN

Sebelum memulai dan menyusun perencanaan, perlu melihat hak dasar masyarakat dalam proses anggaran. Hak dasar masyarakat dalam proses anggaran ada tiga, yaitu:

  1. Hak politik yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam proses anggaran dimulai dari proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
  2. Hak informasi yaitu hak masyarakat untuk mengakses dan mengetahui dokumen publik (data dan informasi) tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya data dan informasi tentang anggaran.
  3. Hak alokasi adalah hak masyarakat (sektoral atau teritorial) untuk mendapatkan alokasi dana dari anggaran.

Berdasarkan pemahaman atas hak dan kewajiban pemerintah dan warga, hak alokatif adalah hak yang seharusnya diterima oleh warga, tanpa harus melakukan apa pun. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak EKOSOB dari setiap warganya. Namun jika hak alokasi belum dipenuhi, maka masyarakat perlu memperjuangkannya. Dalam memperjuangkan hak alokasi, masyarakat memiliki dua amunisi, yaitu; hak politik dan hak informasi.

Negara menjamin hak politik setiap warga baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam setiap tahapan dalam siklus APBD. Secara khusus, Pasal 25 butir (a) UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa “setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”.

Selain itu, pasal 139 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.” Status hukum APBD adalah perda (peraturan daerah) yang membuktikan adanya jaminan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan siklus APBD. Dalam rangka memperjuangkan hak alokasi, masyarakat harus memanfaatkan jaminan tersebut dengan terlibat aktif dalam setiap tahapan siklus APBD. Hal ini perlu dilakukan karena pintu resmi partisipasi yang dilakukan masyarakat masih terfokus pada kegiatan musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kota/kabupaten. Pasca Musrenbang, partisipasi masyarakat boleh dikatakan tidak ada.

Padahal, sudah menjadi rahasia umum banyaknya pihak yang memiliki kepentingan, termasuk pengusaha, ikut terlibat dalam proses APBD baik melalui proses formal (kasat mata) maupun proses yang tidak terlihat. Jika masyarakat tidak terlibat maka tidak ada yang bisa memperjuangkan aspirasinya. Ketiga hak ini saling berkaitan satu sama lain, yang bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1. Hak Dasar Masyarakat dalam Proses Anggaran

Meskipun memiliki wakil yang duduk di lembaga DPRD sampai saat ini wakil rakyat belum optimal memerankan dirinya sebagai wakil rakyat karena lebih mementingkan kepentingan diri dan partainya. Maraknya kasus korupsi yang melanda anggota DPR/D periode 2004-2009 membuktikan hal ini.

Amunisi lain yang dimiliki oleh masyarakat adalah hak informasi. Hak akan informasi bisa dibedakan menjadi dua jenis:

1. Hak untuk mendapatkan dokumen-dokumen APBD.

2. Hak untuk mengetahui setiap tahapan dari siklus APBD.

Salah satu asas penyelenggaraan negara adalah asas keterbukaan. Hal ini terdapat dalam pasal 20 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004. Sementara itu, dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 disebutkan bahwa salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, sebagai bentuk dari prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan jaminan ini, maka tidak perlu lagi ada alasan bagi pemerintahan daerah untuk merahasiakan dokumen yang terkait dengan keuangan daerah. Agar dapat terlibat dalam setiap tahapan siklus APBD, hak politik dan hak informasi dapat dipertukarkan. Seringkali KMS terlibat terlebih dulu untuk meyakinkan PEMDA dan DPRD untuk bisa mendapatkan dokumen RAPBD. Namun, dapat juga KMS mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang jadwal pembahasan APBD. Berbekal informasi tersebut, KMS kemudian bisa terlibat aktif dalam tahapan pembahasan dan penetapan APBD.

Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan hasil nyata yaitu masyarakat dapat mendapatkan hak alokasi. Dengan pemenuhan hak alokasi, maka diharapkan anggaran yang berpihak kepada rakyat dapat terwujud yang pada akhirnya akan bermuara kepada tersejahterakannya seluruh lapisan masyarakat. Dalam memotivasi pemerintah untuk mewujudkan anggaran pro rakyat, KMS bisa memberikan contoh-contoh daerah yang pemerintahnya benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan masyarakatnya sejahtera.

    1. FUNGSI DAN ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (4) yang menyebutkan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

  1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran harus menjadi dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
  2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
  4. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Agar keenam fungsi tersebut dapat tercapai, maka keuangan daerah harus dikelola dengan benar. Untuk itu, keuangan daerah harus dikelola berdasarkan sepuluh asas umum pengelolaan keuangan daerah yang secara terperinci diatur dalam pasal 4 Permendagri No 13 tahun 2006.

Sepuluh asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

  1. Tertib, mengandung makna bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
  2. Taat pada peraturan perundang-undangan, mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan
  3. Efektif, mengandung makna pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil
  4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu
  5. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah
  6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
  7. Bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
  8. Keadilan, keseimbangan distribusi dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif
  9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
  10. Manfaat untuk masyarakat, mengandung makna bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Harapannya, asas umum pengelolaan keuangan ini diterapkan oleh setiap penyelenggara Negara agar anggaran yang sejatinya adalah uang rakyat dapat kembali kepada rakyat dengan menjalankan perannya untuk menyejahterakan rakyat.
    1. PENGERTIAN GENDER

Untuk memahami gender harus dibedakan dengan jenis kelamin atau sex. Sex adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya perempuan dan laki-laki. Jadi kalau sex perbedaan yang kodrati dan tidak akan pernah berubah, kalau gender perbedaan karena konstruksi sosial dan budaya sehingga sangat mungkin berubah.

Perbedaan gender banyak menimbulkan ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti: subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang lebih berat, dan stereotip. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana lelaki dan perempuan menjadi korban karena sistem tersebut. Untuk itu perlu dilakukan analisis gender yang dapat menganalisis ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bangunan peradaban dan budaya manusia (Simatauw dkk, 2001).

Berbagai versi yang berupaya memberikan pengertian tentang gender, sebagai berikut:

    1. Gender Versi Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
  1. Gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).
  2. Dengan kata lain, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.
  3. Karenanya, gender: Bukan kodrat, Dibuat manusia, Bisa dipertukarkan, Relatif
  4. Gender bukanlah jenis kelamin. Perbedaan di antara keduanya dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2.2 Perbedaan jenis Kelamin dan Gender

 

 

    1. Gender Versi CIDA (Canadian International Development Agency)

Gender merujuk pada perbedaan yang ditentukan secara sosial antara wanita dan pria, seperti peran, sikap, tingkah laku, dan nilai. Gender tergantung pada budaya sehingga memungkinkan untuk berubah. Keadilan Gender: suatu proses untuk bersikap adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan Gender: perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dalam suatu lingkungan.

    1. Pengarusutamaan Gender Versi CIDA (Canadian International Development Agency)

Pengarusutamaan berarti serangkaian ide, nilai, pelaksanaan, lembaga dan organisasi yang menonjol dan saling terkait, yang menentukan “siapa memperoleh apa” dalam suatu kelompok masyarakat.

Pengarusutamaan gender adalah suatu proses atau suatu strategi untuk tujuan kesetaraan gender. Merupakan suatu pendekatan menuju pemerintahan yang menjadikan kepentingan dan pengalaman laki-laki dan perempuan menjadi bagian integral dari perancangan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program dalam semua sektor masyarakat. Melibatkan perubahan kebijakan dan kelembagaan sehingga secara aktif dapat mempromosikan kesetaraan gender. Merupakan suatu proses jangka panjang dan transformatif yang memerlukan pemikiran kembali terhadap nilai-nilai sosial budaya dan tujuan pembangunan.

Mengapa perlu pengarusutamaan gender? Agar lembaga, kebijakan, dan program dapat tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan serta laki-laki, dan membagi manfaat (pembangunan) secara adil antara perempuan dan laki-laki.

    1. Dua Pendekatan Pembangunan Berperspektif Gender
  1. Women In Development (WID): merupakan pendekatan melalui program/proyek khusus bagi perempuan yang bertujuan memenuhi kebutuhan praktis perempuan dan memberdayakannya sehingga meningkat kemampuan dan kemandiriannya.
  2. Gender And Development (GAD): merupakan pendekatan yang bertujuan mengintegrasikan aspirasi, kepentingan serta peranan laki-laki dan perempuan dalam arus pembangunan. Dalam pendekatan ini perempuan tidak boleh disubordinasikan, dipinggirkan (dimarjinalisasikan), dilecehkan dan memikul beban yang berlebihan.
    1. ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Anggaran berspektif gender adalah penyusunan anggaran yang memperhatikan alokasi anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender. Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan dari berbagai indikasi. Pertama, adanya alokasi sumber daya dalam anggaran yang menguntungkan gender tertentu. Kedua, indikasi pengelolaan anggaran akan memunculkan kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan di antara kedua kelompok gender. Ketiga, fungsi stabilisasi ekonomi anggaran dikelola dengan memunculkan masalah ketidaksetaraan gender.

    1. Anggaran Berperspektif Gender versi Bappenas

Merupakan anggaran yang tidak dipisahkan bagi perempuan atau laki-laki

    1. Anggaran Berperspektif Gender versi FITRA

Anggaran yang penggunaannya diperuntukkan mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam hubungan-hubungan sosial dan kekuasaan, tidak memapankan atau memberlanjutkan atau menciptakan pola hubungan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin. Anggaran berperspektif gender tidak hanya dilihat dari angka-angka atau nilai nominal dari anggaran itu sendiri, melainkan juga harus dilihat proses-prosesnya beserta kekuasaan yang inheren di dalamnya.

    1. Anggaran Berperspektif Gender versi MCW

Anggaran berspektif gender adalah penyusunan anggaran yang memperhatikan alokasi anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender. Bias gender dalam anggaran dapat ditemukan dari berbagai indikasi. Pertama, adanya alokasi sumber daya dalam anggaran yang menguntungkan gender tertentu. Kedua, indikasi pengelolaan anggaran akan memunculkan kesenjangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan di antara kedua kelompok gender. Ketiga, fungsi stabilisasi ekonomi anggaran dikelola dengan memunculkan masalah ketidaksetaraan gender.

Ada lima langkah yang perlu dilakukan dalam mengkaji anggaran sensitif gender. Kelima langkah ini adalah:

  1. Menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, berbagai sub kelompok yang berbeda dalam sektor pembangunan.
  2. Periksa apakah kebijakan yang ada cukup peka gender. Dalam hal ini perlu diajukan pertanyaan apakah kebijakan yang ada tersebut dapat mengatasi kondisi yang digambarkan pada langkah pertama.
  3. Periksa apakah anggaran yang memadai dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan yang peka gender.
  4. Periksa apakah dana yang dibelanjakan sudah sesuai dengan yang direncanakan.
  5. Uji dampak dari belanja dan kebijakan yang sudah diimplementasikan tersebut.
    1. Mengapa Diperlukan Adanya Anggaran Berperspektif Gender
  6. Persoalan inequality dalam hubungan sosial dan kekuasaan yang dipengaruhi oleh kultur patriarkhi
  7. Realitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan pemerintahan yang didominasi oleh laki-laki
  8. Pelanggaran HAM dalam kondisi kesadaran palsu masyarakat
  9. Kondisi Indonesia: (1) jumlah PNS dan jabatan-jabatan struktural didominasi oleh pria; (2) jumlah anggota legislatif masih didominasi oleh pria; (3) anggaran yang dibuat luput dari kepekaan terhadap gender (hasil penelitian, 2002); (4) arahan Inpres No. 9 tahun 2000.
    1. Tiga Basis Utama Gerakan Gender dan Gender Budgeting
  10. Basis kekuatan politik, yang dikuasai laki-laki (perjuangan menjadikan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, dan atau memperjuangkan para aktor yang peduli dengan kesetaraan gender).
  11. Basis budaya, di mana secara budaya struktur sosial dikuasai laki-laki (melakukan revolusi tradisi).
  12. Basis agama, penguasa agama didominasi oleh laki-laki.
    1. Anggaran Perempuan, Anggaran Berperspektif Gender, Anggaran Versus Perempuan, Anggaran Versus Gender
  13. Anggaran Perempuan

Dana yang peruntukannya ditujukan bagi kepentingan program atau kegiatan perempuan yang tidak mempersoalkan proses-proses dan dimensi kekuasaan di dalamnya.

  1. Anggaran Berperspektif Gender

Anggaran yang produknya menciptakan kesetaraan gender, dan melibatkan perempuan dalam prosesnya.

  1. Anggaran versus Perempuan

Anggaran yang peruntukannya menggeser/meminggirkan posisi perempuan; misalnya program Dinas Tramtib yang menggusur pedagang kaki lima (yang kebanyakan adalah perempuan).

  1. Anggaran versus Gender

Anggaran yang peruntukannya selain menggeser posisi perempuan, mensubordinasikan perempuan.

    1. Lima Langkah Mengkaji Anggaran Sensitif Gender
  1. Menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, berbagai sub kelompok yang berbeda dalam sektor pembangunan.
  2. Periksa apakah kebijakan yang ada cukup peka gender. Dalam hal ini perlu diajukan pertanyaan apakah kebijakan yang ada tersebut dapat mengatasi kondisi yang digambarkan pada langkah pertama.
  3. Periksa apakah anggaran yang memadai dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan yang peka gender.
  4. Periksa apakah dana yang dibelanjakan sudah sesuai dengan yang direncanakan.
  5. Uji dampak dari belanja dan kebijakan yang sudah diimplementasikan tersebut.
    1. Dasar Hukum Penyusunan dan Prioritas Anggaran Sensitif Gender

Ada tiga indikator untuk menilai apakah APBD sudah berperspektif gender yaitu:

  1. Kebutuhan anggaran khusus bagi perempuan dan anak.

Berapa besarnya dana yang dialokasikan dalam rencana anggaran untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak? Apakah jumlah anggarannya cukup besar atau kecil?

  1. Kebutuhan anggaran untuk mempercepat tercapainya kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Berapa besarnya dana yang dialokasikan dalam rencana anggaran untuk membiayai program-program pembangunan dan kebijakan khusus dalam rangka mempercepat kesetaraan perempuan dan laki-laki?

  1. Kebutuhan anggaran untuk Program Utama Kesetaraan Gender.

Berapa besar seluruh alokasi anggaran untuk tiap-tiap kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan bersifat adil gender dan sisi jumlah penerima manfaat dan akibat kebijakan, dari program kegiatan yang telah dianggarkan?

    1. Kebutuhan Anggaran Khusus Untuk Perempuan dan Anak Perempuan

Kebutuhan anggaran khusus perempuan dan anak perempuan dijamin oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan demi kesetaraan gender dapat tercermin dalam program-program pembangunan yang antara lain:

  1. Gizi dan makanan bagi balita dan perempuan menyusui.
  2. Kredit usaha bagi perempuan.
  3. Lapangan pekerjaan bagi perempuan pencari kerja.
  4. Pendidikan luar sekolah pemberantasan buta huruf bagi perempuan.
  5. Penanganan masalah anak jalanan.
  6. Pengentasan kemiskinan di kota dan desa.

Untuk alokasi anggaran yang tercantum dalam APBN/APBD harus memprioritaskan anggaran untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender dan keadilan gender yang antara lain melalui program berikut:

  1. Pemberdayaan perempuan
  2. Pembentukan hukum yang berpihak pada keadilan
  3. Pemerataan kesempatan dan lapangan pekerjaan
  4. Pembinaan dan perubahan budaya
    1. KETIMPANGAN GENDER

Ketimpangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin adalah salah satu ekses pembangunan yang dijalankan selama ini. Sebagaimana terungkap dalam banyak kajian, tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang terjadi pada saat pra krisis ekonomi telah memberikan keuntungan yang luas bagi penduduknya secara umum. Hal ini terbukti dari tingkat kemiskinan yang menurun dengan pesat disertai berbagai indikator kesejahteraan lainnya yang semakin membaik. Namun, ternyata manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Segelintir kelompok masyarakat, khususnya yang berada pada puncak distribusi pendapatan dan kekuasaan politik, menikmati potongan kue pertumbuhan ekonomi yang terbesar, sementara kelompok lainnya harus puas mengunyah remah-remahnya.

Kondisi ini diperkuat dengan data statistik tentang Rasio Gini dan didukung oleh persepsi masyarakat. Rasio Gini adalah suatu ukuran ketimpangan yang memiliki kisaran nilai antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Rasio Gininya semakin tinggi tingkat ketimpangan. Pada 1990, nilai Rasio Gini di Indonesia adalah 0,32, sedangkan nilai Rasio Gini di 1996 adalah 0,34. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam kurun waktu tersebut diikuti dengan peningkatan ketimpangan. Sementara pada tahun 1999, tingkat ketimpangan turun drastis yang ditandai dengan turunnya nilai Rasio Gini menjadi 0,30, data yang memperkuat banyak temuan krisis ekonomi paling banyak mempengaruhi kelompok ekonomi atas. Hal yang mengkhawatirkan, pada 2002 nilai Rasio Gini adalah 0,32 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pasca krisis meningkat.

Ketimpangan secara ekonomi hanyalah salah satu dari jenis ketimpangan dan merupakan jenis ketimpangan yang paling sering diukur. Namun, ketimpangan juga meliputi dimensi kesejahteraan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, ketimpangan dapat diukur pada tingkat individu atau rumah tangga, namun juga bisa diukur pada tingkat kelompok.

Ketimpangan berawal dari diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan antara manusia berdasarkan gender, usia, ras, kelas, atau faktor yang lain. Satu orang diberi kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya yang pada akhirnya menjadikan seseorang lebih memiliki kekuasaan dibandingkan dengan yang lainnya.

Faktor-faktor diskrimininasi bermacam-macam, ada yang sifatnya ada sejak lahir dan ada yang bentukan sosial, meliputi:

  1. Gender

Gender merujuk pada deskripsi sosial, peran, dan tanggungjawab yang dilabelkan kepada perempuan dan laki-laki. Jika seks adalah fakta biologis yang tidak bisa berubah, maka gender dihasilkan secara kultural, bisa berubah, bervariasi sepanjang waktu yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Stereotip gender secara umum adalah: laki-laki kuat/perempuan lemah, laki-laki adalah pencari nafkah/perempuan pengelola rumah tangga, laki-laki rasional/perempuan emosional.

  1. Ras

Secara lugas, ras merujuk pada penduduk asli. Namun di politik, ras biasanya merujuk pada warna kulit dan bentuk wajah. Orang dengan kulit berwarna telah mengalami diskriminiasi selama ratusan tahun. Warisan diskriminasi ini bisa dilihat dari kondisi saat ini dalam hal perekonomian, politik, dan sistem hukum, yang sejalan juga dengan stereotip yang kuat.

  1. Etnis

Etnis merujuk pada pembagian asal, tradisi, nilai sosial, dan praktik budaya. Etnis adalah istilah yang lebih jelas dibandingkan ras. Sebagai contoh, tidak semua orang kulit hitam memiliki etnis yang sama.

  1. Agama

Agama merujuk pada kepercayaan dan ibadah yang bersifat transendental dan supranatural. Agama biasanya diikuti dengan pandangan tentang benar dan salah yang diberikan oleh otoritas moral tertinggi.

  1. Status/kelas sosial-ekonomi

Istilah ini memiliki banyak arti. Secara umum, merujuk pada posisi seseorang di masyarakat yang ditentukan oleh banyak faktor, seperti pendidikan dan harta kekayaan. Status sosial ekonomi merupakan salah satu sumber ketidakberuntungan atau keistimewaan yang paling penting.

  1. Umur

Umur seseorang adalah sederet tahun kronologis seseorang. Umur adalah sumber umum dari diskriminasi yang berakibat berbeda bagi perempuan dan laki-laki, dan berbeda pula jika konteks berbeda. Sebagai contoh, di Afrika dan Asia Selatan umur memberikan perempuan status lebih, sedangkan di beberapa bagian di Barat perempuan tua kurang memiliki atau tidak memiliki status.

  1. Lokasi Geografis

Lokasi dimana seseorang tinggal sering ditentukan oleh pilihan, kesempatan dan sumber daya. Sebagai contoh, penduduk di daerah pedesaan biasanya mengalami diskriminasi dibandingkan dengan penduduk perkotaan sebab mereka kurang memiliki akses ke sumber daya, pelayanan dan pengambilan keputusan. Pembagian wilayah penting lainnya adalah wilayah utara yang mengontrol hampir seluruh sumber daya dunia dengan wilayah selatan.

  1. Kemampuan berbeda (disability)

Kemampuan berbeda merujuk kepada kondisi metal atau fisik yang membuat seseorang berbeda dengan kondisi yang biasanya disebut dengan “normal.” Kemampuan berbeda sering membuat seseorang beraktivitas di tempat berbeda dan membutuhkan bantuan untuk dapat beraktivitas secara normal. Masyarakat sering berlaku kasar kepada orang dengan kemampuan berbeda.

Fakta bahwa faktor-faktor penyebab ketimpangan bisa muncul bersamaan akan mengakibatkan terjadinya multi ketimpangan pada perempuan yang disebabkan oleh diskriminasi berlapis. Multi ketimpangan yang terjadi pada perempuan pedesaan yang terdapat pada data di atas terjadi karena orang tersebut tinggal di desa dan karena dia perempuan. Pemahaman atas multi ketimpangan ini penting untuk memahami siapa sebenarnya yang paling membutuhkan pertolongan. Untuk itu ketimpangan karena faktor gender harus selalu dilihat dan diperhatikan jika masalah ingin diselesaikan secara efektif.

Di Indonesia, pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor dimana ketimpangan gender terjadi secara mencolok. Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan perempuan, antara lain:

  1. Kemiskinan.
  2. Adanya fakta bahwa pendidikan tidak menjamin adanya lapangan pekerjaan.
  3. Budaya nikah dini.
  4. Maraknya pekerja anak.
  5. Living cost yang tinggi.
  6. Keterjangkauan pelayanan yang terbatas, meliputi:
  7. Prasarana sekolah.
  8. Keterbatasan guru.
  9. Sarana pendidikan.
  10. Muatan bahan ajar.
  11. Transportasi yang sulit.
  12. Interpretasi agama yang menganggap bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan.
  13. Biaya pendidikan yang tinggi.
  14. Keamanan.
  15. Kebijakan negara yang tidak berpihak.

Sementara itu, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 307/100.000 kelahiran. Ada beberapa faktor tingginya angka kematian ibu melahirkan ini, antara lain karena :

  1. Kemiskinan.
  2. Kemampuan untuk melakukan deteksi dini.
  3. Pendidikan perempuan yang rendah.
  4. Persoalan gizi: Anemia.
  5. Pengambilan keputusan dalam keluarga.
  6. Transportasi yang langka dan jalan yang jauh.
  7. Adat istiadat.
  8. Sistem rujukan.
  9. Kualitas pelayanan.
  10. Akses pada informasi kesehatan reproduksi yang rendah.
  11. Ketersediaan darah yang minim.
  12. Harga pelayanan yang tinggi.

Berdasarkan data di atas, kemiskinan merupakan faktor yang selalu muncul. Untuk itu, diperlukan perhatian terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan gender.

Di sisi lain, terdapat bukti mengenai pentingnya mengurangi ketimpangan sebagai cara untuk memperbesar dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penanggulangan kemiskinan. Dengan memberikan perhatian pada isu ketimpangan, penanggulangan kemiskinan berada pada jalan yang benar. Karena ketimpangan merupakan masalah yang harus diselesaikan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengupayakan adanya peluang yang sama atau titik pijak yang sama untuk semua. Namun, karena setiap manusia berbeda tingkat kemampuannya, maka peluang yang sama pun tidak berarti akan menghasilkan situasi yang adil bagi mereka yang tidak diuntungkan. Oleh karena itu, selain menjamin peluang yang sama, dalam kasus-kasus tertentu pemerintah perlu berpihak pada kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan dengan memberlakukan kebijakan affirmative action (kebijakan khusus sementara) terhadap mereka. Contohnya adalah ketentuan kuota 30% yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Suatu pemerintahan harus menjalankan amanahnya untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Agar amanah tersebut bisa terwujud, maka perlu perubahan paradigma pemerintahan, yaitu melihat bahwa masyarakat tidak homogen. Kondisi bahwa masyarakat bersifat heterogen memunculkan fakta bahwa ada kebutuhan-kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok masyarakat. Misalnya, kelompok dengan kemampuan berbeda (disability) memiliki kebutuhan khusus dalam hal prasarana publik yang ramah dengan kondisi mereka. Begitu pula dengan perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki, misalnya karena perbedaan fisik (perempuan hamil, sementara laki-laki tidak) maupun karena perbedaan karena kontruksi sosial (perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga, sementara laki-laki tidak).

Pemahaman dan pemenuhan atas kebutuhan yang berbeda ini merupakan pijakan awal jika ingin melakukan penguatan dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang selama ini kurang beruntung (seperti kelompok miskin, perempuan, kemampuan berbeda) menuju tercapainya keseteraan dan keadilan gender. Dengan mengakomodasikan adanya kebutuhan yang berbeda diharapkan penyelesaian masalah pembangunan akan dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya strategi pembangunan yang dinamakan dengan strategi pengarusutamaan gender.

Strategi Pengarusutaman Gender ini merupakan salah satu strategi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam RPJM 2005-2009. Dalam RPJM 2005-2009 disebutkan bahwa ada empat strategi pembangunan, yaitu:

  1. Partisipasi.
  2. Good Governance.
  3. Pengarusutamaan gender.
  4. Pembangunan berkelanjutan.

Dasar Hukum PUG di tingkat nasional, terdapat jaminan hukum atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yakni:

  1. UU No 7/1984 tentang Ratifikasi CEDAW;
  2. UU No 39/1999 tentang HAM;
  3. UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT;
  4. UU No 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009 ;
  6. Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  7. Kepmendagri No 132/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah.

Dalam Kepemendagri No 132 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai kehidupan dan pembangunan.

Dengan melakukan strategi pengarusutamaan gender, diharapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan responsif gender karena telah mengakomodasi pemenuhan kebutuhan yang berbeda antar kelompok masyarakat dan antara laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustanul dan Abdul Sahid, 2001. Panduan Analisis Anggaran. Jakarta: FITRA.

Bastian, Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama. Jogjakarta: Penerbit BPFE.

Budlender, Debbie dan Rhonda Sharp, 1998. How to do gender-sensitive budget analysis: Contemporary Research and Practice. London: Commonwealth.

Bungin, Burhan, 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif; Ekonomi, Kebijakan Publik, serta Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Creswell, John, W., 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Penerjemah Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ertin, Sriani Muslim dan Dedi Haryadi, 2003. Belajar Memahami Anggaran Peka Jender. Bandung Institute Govenance Studies (BIGS).

Fahrojih, Ihkwan., dkk. 2005. Panduan Memahami APBD, Malang: Intrans Publishing.

FITRA, 2002. Teknik Dasar Analisis Anggaran dan Penganggaran Sensitif Jender, Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran Tuban.

FPPM. Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif untuk Good Governance. Bandung: September 2006.

Fuady, Ahmad H., Faimah, D., Andriono, R., dan Basjir, W., 2002. Memahami Anggaran Publik. Jogjakarta: IDEA Press.

Handayani, T, dan Sugiarti, 2002. Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Edisi I. Malang: UMM Press.

Histilarudin, M., 2004. Bergumul Bersama Masyarakat. Surakarta: IPGI Surakarta.

Husodo, Siswono Yudho, 2006. Pengantar Buku Mimpi Negara Kesejahteraan. LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Kabeer, N., 1994. Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development.

Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah

Kepmendagri No. 132 tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa, Juli 2006. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

March C., 1996. A Tool Kit: Concepts and Frameworks for Gender Analysis and Planning. Oxford, Oxfam UK/Ireland.

March, Smuth and Mukhopahyay, 1999. A Guide to Gender Analysis Frameworks, Oxford: Oxfam. 2.

Mastuti, Sri dan Rinusu, 2003. APBD Responsif Gender. Jakarta: CIBA.

Miller C. and Razavi S., 1998. Gender Analysis: Alternative Paradigms. UNDP Website http://www.undp.org/gender

Modul Pendidikan Politik Anggaran bagi Warga. BIGS, 2006.

Nugroho, Riant, 2011. Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prasetyo, Ngesti, 2003. Studi Identifikasi Pembuatan Kebijakan Bidang APBD di Kabupaten Situbondo, PP Otoda Universitas Brawijaa Situbondo Kerjasama dengan Yapika Jakarta.

Rhonda, 2003. Budgeting for Equity: Gender Budget Initiatives within a Framework of Performance Oriented Budgeting. New York: UNIFEM.

Salim, Agus, 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Edisi Pertama. Jogjakarta: Tiara Wacana.

Simatau, Meentje, Simanjutak, L., dan Kuswardono, 2001. Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

SMERU. Ketimpangan: Masalah Lama dengan Relevansi Baru. Bulettin No 16: Okt-Des 2005. Diadapatasi dari Suryadarma, Daniel dkk. Ukuran Objektif Kesejahteraan Keluarga untuk Penargetan Kemiskinan: Hasil Uji Coba Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat di Indonesia.

SMERU. 2006 Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan Yang Baik: Tantangan Abad 21. Makalah Hans Antlov dalam Lokakarya Nasional Pengembangan Strategi dan Kompetensi Gender Budgeting dan Planning bagi Multi Stakeholder, Sanur 5-9 Juni 2006.

Sopanah, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA), Ke VI, di Banyuwangi.

Sopanah, 2004. Menyoal Anggaran Publik, Suara Korban, Edisi I, Situbondo Corruption Watch (SCW), Situbondo.

Statistik Gender dan Analisis Indonesia 2002-2003. Jakarta: BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan JICA.

Sundari, Eva dkk. Modul Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender. PATTIRO 2006. hal 32

UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Wahyudi, Isa., dkk. 2008. Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi: Sebuah Panduan Praktis, Malang: Intrans Publishing.

WHO (2002) Gender analysis in health: A Review of Selected Tools.

Wiratraman, Herlambang P., 2004. Pro-Poor Budget, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Banyuwangi.

Zen, A. Patra M., dkk. 2006. Pelayanan Publik bukan Untuk Publik, Malang: Intrans Publishing.

Leave a Reply