RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA

RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA

Oleh isa Wahyudi*)

PENGERTIAN PARIWISATA

Pembahasan tentang pariwisata belum memberikan pengertian yang jelas dan tidak mempunyai ketentuan mengenai batasan-batasan dari pengertian pariwisata. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kata Wisata  berasal dari bahasa Jawa Kuno yang tergolong kata verbal (kata kerja) dan bermakna, (1) berpergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dsb), dan (2) piknik. Wisatawan, sering juga disebut turis ialah orang yang berpergian untuk tujuan tertentu. Dari kata wisata juga terbentuk kata  Pariwisata  sebagai padanan kata bahasa inggris tourism.

Kata pari dalam bahasa jawa kuno bermakna “semua”, “segala”, “sekitar”, atau “sekeliling”. Maka pariwisata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, (sulastiyono, 2006-3).

Menurut Yoeti, (1991:103) Pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata ”travel” dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata ”Pariwisata” dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan ”Tour”.

Sedangkan dalam buku Pengantar Ilmu Pariwisata karangan Yoeti memberikan definisi pariwisata sebagai berikut: “Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk bekerja di tempat yang dikunjungi tapi semata-mata untuk bertamasya dan berekreasi” (Yoeti, 1993 : 10).

Sementara itu Robert McIntosh bersama Shaskinant Gupta dalam Oka A.Yoeti (1992:8) mendefinikasikan Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Dan Salah Wahab dalam Oka Yoeti (1994, 116). Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000:46-47)  Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

The Ecotourism Society (2000) mendefinisikan pariwisata sebagai berikut: “Pariwisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat“.

Pengertian tentang pariwisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakekatnya, pengertian pariwisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural area), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk pariwisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan o!eh penduduk dunia.

Semula pariwisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk pariwisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan. Pada tahun 1995 The Tourism Society kemudian mendefinisikan pariwisata sebagai bentuk baru dari kegiatan perjalanan wisata bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan pariwisata.

Di beberapa wilayah berkembang suatu pemikiran baru yang berkait dengan pengertian pariwisata. Fenomena pendidikan diperlukan dalam bentuk wisata ini. Hal ini seperti yang didefinisikan oleh Australian Department of Tourism yang mendefinisikan pariwisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Definisi ini memberi penegasan bahwa aspek yang terkait tidak hanya bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus, alternatife tourism atau special interest tourism dengan obyek dan daya tarik wisata alam.

Tabel 2. 2 Pendapat Para Pakar dan Menurut Undang-Undang Tentang Pariwsata

NO PENDAPAT PENGERTIAN PARIWISATA
1 E. Guyer Freuler dalam Yoeti (1996: 115) Pariwisata dalam artian modern adalah merupakan phenomena dari jaman sekarang yang didasarkan di atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan.
2 H. Oka A. Yoeti Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tapi semata-mata untuk menikmati perjalanan guna bertamasya atau rekreasi dan untuk menutupi kebutuhan yang beraneka ragam. Pengertian ini dapat dipahami bahwa unsur pokok dari pariwisata adalah adanya unsur perjalanan, unsur tempat, aktivitas perjalanan, adanya unsur waktu, unsur tempat dan tujuan serta pemenuhan kebutuhan”.
3 McIntosh bersama Shaskinant Gupta dalam Oka A.Yoeti (1992:8) Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya.
4 Nyoman S. Pendit (2003:33) Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat,program program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya. Yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, dimana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan ditengah-tengah industri lainnya”.
5 Schulard dalam Yoeti (1996:114) Pariwisata adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan terutama yang ada kaitannya langsung berhubungan dengan masuknya kegiatan perekonomian secara langsung berhubungan dengan maksudnya, adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing yang keluar masuk suatu kota, daerah atau negara”.
6 Karyono (1997:15), Rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain.
7 Waluyo (2007) Usaha jasa pelayanan yang melayani keperluan perjalanan seseorang/kelompok ke destinasi wisata (tourism/travel/industry).
8 Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000:46-47) Suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.
9 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setemoat, sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daaerah dan pengusaha.

Sumber : Dikutip Tesis Wa Ode Almira

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka terdapat lima hal penting yang mendasari kegiatan pariwisata :

  1. Perjalanan wisata yang bertanggung jawab, artinya bahwa semua pelaku kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam dan budaya
  2. Kegiatan pariwisata dilakukan ke/di daerah-daerah yang masih alami (nature made) atau di/ke daerah-daerah yang dikelola berdasarkan kaidah alam.
  3. Tujuannya selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai fenomena alam dan budaya.
  4. Memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam.
  5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

Berdasarkan beberapa pengertian pariwisata di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah “suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang diselenggarakan dalam jangka waktu yang pendek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud untuk bertamasya atau rekreasi”. Selain itu, dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perjalanan dalam berwisata akan memerlukan berbagai barang dan jasa sejak mereka pergi dari tempat asalnya sampai di tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat asalnya.

Penjelasan yang berkaitan dengan pariwisata selebihnya dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatan Pasal 1 Ketentuan Umum yang dapat di jelaskan antara lain:

  1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
  2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata,
  3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
  4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha
  5. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
  6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
  7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
  8. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
  9. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
  10. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
  11. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
  12. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
  13. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
  14. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
  15. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
  16. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkang kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
  17. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
  18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
  19. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam Pembangunan Pariwisata.
  20. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
  21. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
  22. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
  23. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
  24. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
  25. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
  26. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
  27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

Menurut Pendit (1994), ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain:

  1. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni meraka.
  2. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.
  3. Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermakasud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau Negara.
  4. Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameranpameran dan pecan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
  5. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahhasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
  6. Wisata Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau laut.
  7. Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
  8. Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasanganpasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 4 menyebutkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah:

  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
  3. Menghapus kemiskinan
  4. Mengatasi pengangguran
  5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
  6. Memajukan kebudayaan
  7. Mengangkat citra bangsa
  8. Memupuk rasa cinta tanah air
  9. Memperkukuh jatidiri dan kesatuan bangsa
  10. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pada pasal 4 kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu:

  1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesame manusia, serta hubungan antara manusia dan lingkungan
  2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal
  3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proposionalitas
  4. Memelihara kelestariaan alam dan lingkungan hidup
  5. Memberdayakan masyarakat setempat
  6. Menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan
  7. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata
  8. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

POTENSI PARIWISATA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kata potensi adalah kemampuan, daya, kekuatan, kesanggupan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Sedangkan kata Pariwisata mempunyai arti segala yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan dan turisme.

Dalam definisi peneliti akan memberikan pengertian berdasarkan permasalahan yang akan dibahas antara lain (Sujali, 1989):

  1. Potensi wisata adalah kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri.
  2. Potensi internal obyek wisata adalah potensi wisata yang dimiliki obyek itu sendiri yang meliputi komponen kondisi fisik obyek, kualitas obyek, dan dukungan bagi pengembangan.
  3. Potensi eksternal obyek wisata adalah potensi wisata yang mendukung pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas penunjang, dan fasilitas pelengkap.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Potensi Pariwisata adalah kemampuan atau daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan atau kegiatan pariwisata lainnya dalam hal ini pengembangan produk objek dan daya tarik wisata.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan Daya Tarik Wisata.

Selanjutnya dari aspek sosial Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi yang ada tersebut secara umum dibagi menjadi dua:

  • Potensi Budaya

Potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat misalnya adat istiadat, mata pencaharian, kesenian dan sebagainya.

  • Potensi Alamiah

Potensi yang ada di masyarakat berupa potensi fisik geografis seperti potensi alam.

Potensi wisata merupakan segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata atau dalam bahasa Inggrisnya disebut ”Tourist Resort”. Daerah tujuan wisata atau tourist resort adalah daerah atau tempat yang karena atraksinya, situasinya dalam hubungan lalu lintas dan fasilitas kepariwisataan menyebutkan tempat atau daerah tersebut menjadi objek kunjungan wisatawan (Pendit, 2002).

Potensi pariwisata dalam penelitian ini adalah segala daya tarik yang dimiliki oleh suatu wilayah/tempat/daerah tersebut karena atraksinya menjadi objek kunjungan wisatawan.

PENGEMBANGAN WISATA

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2002), pengertian pengembangan adalah :

  1. Hal, cara atau hasil mengembangkan.
  2. Proses atau cara, perbuatan mengembangkan ke sasaran yang dikehendaki.

Pengembangan diartikan sebagai usaha untuk menuju ke arah yang lebih baik, lebih luas atau meningkat (kamus Webster). Pengembangan pariwisata menurut Pearce (1981:12) dapat diartikan sebagai “usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat”.

Dalam pengembangan pariwisata, terdapat faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata (Yoeti : 1996) yaitu:

  1. Tersedianya objek dan daya tarik wisata.
  2. Adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.
  3. Tersedianya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Agar pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan, maka perlu diperhatikan kode etik pengembangan pariwisata seperti yang ditetapkan dalam konferensi pariwisata tahun 1999 yang mengatur etika global pariwisata untuk menjamin sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan kepariwisataan dan melindungi lingkungan dari dampak buruk kegiatan bisnis pariwisata (Kartawan: 2004; Waluyo: 2007).

Adapun kode etik dalam pengembangan pariwisata global ini, dapat dilihat seperti penjelasan dibawah ini :

  1. Kewajiban Pemerintah
  2. Melakukan perlindungan terhadap wisatawan dan pemberian kemudahan dalam penyediaan informasi.
  3. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya.
  4. Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
  5. Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangkaian: (a) penghormatan, perlindungan, pemeliharaan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi, budaya, monumen, tempat suci, museum, tempat bersejarah; (b) kelangsungan hidup dan berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional dan seni rakyat.
  6. Menjaga kelestarian lingkungan alam, dalam perspektif pertumbuhan ekonomi yang sehat berkelanjutan dan berkesinambungan.
  7. Kewajiban dan hak usaha pariwisata
  8. Kewajiban :
  9. Memberikan informasi yang objektif tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan pada para wisatawan.
  10. Memperhatikan keamanan, keselamatan dan mengusahakan adanya sistem asuransi bagi para wisatawan.
  11. Harus melakukan studi tentang dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup dan alam sekitar
  12. Hak :
  13. Pajak-pajak dan beban-beban khusus yang memberatkan bagi industri pariwisata serta merugikan dalam persaingan harus dihapuskan atau diperbaiki secara bertahap.
  14. Pengusaha dan penanam modal terutama dari kalangan perusahaan kecil dan menengah berhak mendapat kemudahan akses memasuki sektor wisata.
  15. Kewajiban dan Hak Masyarakat
  16. Kewajiban :

Harus belajar untuk mengerti dan menghormati para wisatawan yang mengunjungi mereka.

  1. Hak :
  2. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan, dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial dan budaya yang mereka usahakan, dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
  3. Wisata alam dan wisata eko sebagai bentuk kegiatan pariwisata dapat memperkaya dan meningkatkan penghasilan, apabila dikelola dengan menghormati lingkungan alam dan melibatkan penduduk setempat.

Oleh karena itu, dalam pengembangan pariwisata dengan memperhatikan etika global pariwisata di atas harus memperhatikan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan, yaitu penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penurunan konsumsi berlebihan dari sampah, mempertahankan keberagaman, integrasi pariwisata dalam perencanaan, ekonomi pendukung, melibatkan masyarakat lokal, konsultasi para stakeholder dan masyarakat, pelatihan staf, tanggung jawab pemasaran pariwisata melalui “Networking”, dan pelaksanaan penelitian tentang pariwisata dalam melahirkan inovasi-inovasi baru kepariwisataan yang dapat dijadikan produk baru pariwisata (prastacosm : 2001; Sinclair et.al : 2003; Morrison et.al : 2004)

Berdasarkan pengertian di atas mengenai pengembangan pariwisata, dapat dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu bentuk pembangunan dari yang belum ada menjadi ada, dan yang sudah ada menjadi lebih baik dan berkualitas yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan dengan memperhatikan kode etik pariwisata global yang telah menjadi standard dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan sendiri tidak lepas dari usaha pembangunan. Jadi, dengan memahami defenisi dari pembangunan, arti pengembangan lebih dapat dipahami

    1. PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa unsur daya tarik sebuah objek wisata adalah :

  1. Setiap daya tarik wisata memiliki keunikan.
  2. Daya tarik wisata berupa alam, budaya, dan hasil karya manusia yang berseni tinggi dan dapat dijadikan menjadi suatu produk.
  3. Sasaran utama produk pariwisata adalah wisatawan

Daya tarik sebuah objek wisata harus di kemas dan dibangun semaksimal mungkin agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Membangun suatu objek wisata harus memiliki kriteria dan dirancang sedemikian rupa. Pada umumnya daya tarik suatu objek wisata mempunyai 6 (enam) kriteria, Suwantoro (1997 : 18) mengatakan :

  1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
  2. Adanya aksesbilitas yang tinggi untuk mengunjunginya.
  3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.
  4. Adanya sarana atau prasarana penunjang untuk melayani wisatawan yang sedang melakukan perjalanan.
  5. Objek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam, pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan,, dan sebagainya.
  6. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena mempunyai nilai khusus dalam bentuk antraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam buah karya manusia masa lampau.

Daya tarik wisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu objek, baik ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun hasil karya manusia yang memilik daya tarik untuk membuat  orang mau berkunjung.

Ismayanti (2009: 147) memaparkan bahwa daya tarik wisata merupakan fokus utama penggerak pariwisata di sebuah destinasi. Dalam arti, daya tarik wisata sebagai penggerak utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Potensi daya tarik wisata memiliki beberapa tujuan diantaranya; (a) memperoleh keuntungan baik dari segi ekonomi berupa devisa negara dan pertumbuhan ekonomi serta dari segi sosial berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dan menghapuskan kemiskinan, b) menghapuskan kemiskinan dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran, (c) memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat, sekaligus mengangkat citra bangsa dan memperkukuh jati diri bangsa, memupuk rasa cinta tanah air melalui pengusahaan daya tarik dalam negeri, (d) melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya, sekaligus memajukan kebudayaan melalui pemasaran pariwisata, (e) mempererat persahabatan antar bangsa dengan memahami nilai agama, adat istiadat dan kehidupan masyarakat.

    1. PENGEMBANGAN OBJEK WISATA

Segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat disebut atraksi” atau lazim pula di katakan obyek wisata. Atraksi-atraksi ini antara lain panorama keindahan alam yang menakjubkan seperti gunung, lembah, ngarai, air terjun, danau, pantai, matahari terbit, dan matahari terbenam, cuaca, udara dan lain-lain. Di samping itu juga berupa budaya hasil ciptaan manusia seperti monumen, candi, bangunan klasik, peningalan purba kala, museum budaya, arsitektur kuno, seni tari, musik, agama,adat-istiadat, upacara, pekan raya, peringatan perayaan hari jadi, pertandingan, atau kegiatan-kegiatan budaya, sosial dan keolahragaan lainnya yang bersifat khusus, menonjol dan meriah, (Pendit,2002.20).

Dalam membangun suatu objek wisata harus dirancang sesuai dengan potensi daya tarik yang dimiliki. Suatu pengembangan daya tarik yang berhasil, harus memiliki kriteria kelayakan, Suwantoro (1997 : 20) mengatakan :

  1. Kelayakan Financial

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari pengembangan objek wisata tersebut. Dari awal perkiraan untung rugi harus sudah diperhitungkan.

  1. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun sebuah objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional, dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau berusaha, dapat meningkatkan penerimaan pada sektor yang lain seperti : pajak, perindustrian, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Dalam hal ini, pertimbangan tidak semata-mata komersial saja tetapi juga memperhatikan dampaknya secara luas.

  1. Layak Teknis

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksa diri untuk membangun objek wisata apabila daya dukung objek wisata tersebut rendah. Daya tarik objek wisata akan berkurang atau bahkan hilang bila objek wisata

  1. Layak lingkungan

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan objek wisata. Pembangunan suatu objek wisata yang mengakibatkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya. Pembangunan objek wisata bukanlah untuk merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk karkebaikan manusia sehingga menjadi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan manusia dengan Tuhannya

Pengembangan Obyek wisata alam sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah daerah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah. Kendala pengembangan obyek wisata alam berkaitan erat dengan: (a) Instrumen kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi obyek wisata alam; (b) Efektifitas fungsi dan peran obyek wisata alam ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait; (c) Kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan obyek wisata alam di kawasan hutan; dan (d) Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam.

    1. PERENCANAAN PENGEMBANGAN WISATA

Menurut Noer (2011) Aspek Perencanaan Pengembangan obyek wisata alam mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan ruang (tata ruang wilayah), standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pendanaan, dan sistem informasi obyek wisata alam.

  1. Aspek Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, secara operasional merupakan organisasi dengan SDM dan peraturan yang sesuai dan memiliki efisiensi tinggi.
  2. Aspek Sarana dan Prasarana yang memiliki dua sisi kepentingan, yaitu (1) alat memenuhi kebutuhan pariwisata alam, (2) sebagai pengendalian dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal.
  3. Aspek Pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola pengelolaan obyek wisata alam yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam dan mampu memanfaatkan potensi obyek wisata alam secara lestari.
  4. Aspek Pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan obyek wisata alam untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
  5. Aspek Pemasaran dengan mempergunakan teknologi tinggi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
  6. Aspek Peran Serta Masyarakat melalui kesempatan-kesempatan usaha sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  7. Aspek Penelitian dan Pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan, dan sosial ekonomi dari obyek wisata alam. Diharapkan nantinya mampu menyediakan informasi bagi pengembangan dan pembangunan kawasan, kebijaksanaan dan arahan pemanfaatan obyek wisata alam.

Dalam rangka mengembangkan obyek wisata perlu segera dilaksanakan inventarisasi terhadap potensi nasional obyek wisata alam secara bertahap sesuai prioritas dengan memperhatikan nilai keunggulan saing dan keunggulan banding, kekhasan obyek, kebijaksanaan pengembangan serta ketersediaan dana dan tenaga. Potensi daerah obyek wisata alam yang sudah ditemukan segera diinformasikan dan dipromosikan kepada calon penanam modal. Perlu dikembangkan sistem kemitraan dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat yang ada, dalam rangka mendukung optimalisasi pengembangan obyek wisata alam. Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata alam sangat penting, dengan melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring pengembangan obyek wisata alam.

*)

Isa Wahyudi

CEO INSPIRE Group
HP./WA : +62 815-5181-303

 

DAFTAR PUSTAKA

Hannu, R. 2001. Local involvement in ecotourism – how to get local people and villages interested in nature tourism ? Paper presented in International Seminar on Ecotourism in Petrozavodsk 3 – 4. April 2001.

Iwan Nugroho. 2007. Ekowisata: Sektor Riil Pendukung Pembangunan Berkelanjutan. Majalah Perencanaan Pembangunan-BAPPENAS Jakarta. Edisi 2 tahun ke XII (Januari-Maret): 44-57. ISSN: 0853-3709

McIntosh R.W. & Goeldner, R.W. 1986, Tourism. Principles, Practises, Philosophies New York: John Wiley & Sons, Inc.,.

McIntosh R.W. & Goeldner, R.W.1986. Tourism. Principles, Practises, Philosophies (New York: John Wiley & Sons, Inc., Hal.172

Pendit, Nyoman S. 1999. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Edisi Ketiga.

The International Ecotourism Society. 2000. Ecotourism Statistical Fact Sheet, Nort Bennington, USA

Wiwoho, dkk. 1990. Pariwisata Citra Dan Manfaatnya. Jakarta : PT. Binakara Pariwara

Yoeti, Oka A. 1993. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa

Leave a Reply