PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Dr. Ana Sopanah SE, MSi, Ak., CMA, CA, CIBA

Direktur INSPIRE Consulting

Guna mencapai tujuan yang diinginkan, maka penelitian ini menggunakan beberapa Landasan teori dan hukum untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mempermudah proses analisis data yang dilakukan. Adapun konsep-konsep yang dibahas dalam bab ini di antaranya adalah konsep mengenai pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan motherhood spirit. Pada konsep pemberdayaan, baik pemberdayaan secara umum maupun konsep pemberdayaan perempuan akan dibahas mengenai pengertian pemberdayaan hingga tahap-tahap pemberdayaan. sementara konsep motherhood spirit merupakan sebuah konsep baru yang berguna selain untuk memperluas khasanah pengetahuan, melainkan pula mendukung dalam analisis data. Konsep ini membahas mengenai pengertian motherhood spirit serta sejarah perkembangannya. Berikut merupakan beberapa konsep yang dibahas pada bab ini.

    1. PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL
      1. Perlindungan

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

      1. Hak-Hak Sipil

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:

  1. Undang – Undang Dasar 1945
  2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
  3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Selain itu menurut Undang-undang No 39 tahun 1939 tentang Ham, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan juga keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan juga sekaligus merupakan Anugerah-Nya yang tentu saja wajib dijunjung tinggi serta dihormati.selain itu juga wajib dilindungi oleh Negara,hukm dan juga pemerintah.dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan juga martabat manusia.

Menurut Thomas Paine,dikutip dari Buku Hak asasi manusia, Hak-hak asasi itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberadaannya. Maka diantara hak-hak jenis ini tercakup segala hak intelektual,atau hak berfikir,dan juga segala hak untuk bertindak sebagai individu sebagai bentuk kenyamanannya sendiri dan juga kebahagiaannya sendiri,asalkan tidak merugikan hak-hak asasi orang lain.

HAM Dipahami sebagai Hak yang Mewakili tuntutan individual dan juga kelompok bagi pembentukan dan pembagian kekuasaan dan juga sekaligus menjadi penilaian yang berharga dalam proses Komunitas terutama nilai penghormatan dan juga kesabaran bersama.

    1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
      1. Konsep Pemberdayaan

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya‟ yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996:55),

“Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal”.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

  1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
  2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
  3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
  4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara

Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan.

  1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
  2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
  3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya..

      1. Program Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di daerah perdesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “tripple burden of women”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.

Menurut Riant Nugroho (2008: 164), tujuan dari program permberdayaan perempuan adalah :

  1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembagunan seperti yang terjadi selama ini.
  2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
  3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
  4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Di bidang ekonomi, permberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, khususnya dalam hal ini adalah usaha home industry. Ada lima langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Menurut IMF yang dikutip oleh Herri, dkk (2009: 5) lima langkah tersebut yaitu :

  1. Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan.
  2. Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk,
  3. Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha,
  4. Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
  5. Membuat usaha mikro/jaringan usaha mikro perempuan/ forum pelatihan usaha.

Adapun program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan menurut Riant Nugroho (2008:165-166) adalah :

  1. penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol.
  2. peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat.
  3. pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  4. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan.
  5. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam home industry, hal yang perlu dilakukan adalah penciptaan iklim yang kondusif. Penciptaan iklim yang kondusif tersebut dapat dilakukan dengan :

  1. Mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.
  2. Menciptakan aksesbilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya.
  3. Tindakan perlindungan terhadap potensi sebagai bukti keberpihakan untuk mencegah dan membatasi persaingan yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasi terhadap yang lemah oleh yang kuat (Roosganda elizabeth, 2007: 131).
      1. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Pada dasawarsa tahun 70-an kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam arah pendekatan program yang memusatkan pada masalah “Perempuan dalam Pembangunan‟.

Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi perempuan miskin agar pembangunan dapat dinikmati semua pihak. Timbulnya pemikiran perempuan dalam pembagunan (Women in Development/WID) karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga yang posisinya yang termarjinalisasi perlu diikutsertakan ke dalam pembangunan. Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah menekankan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan, khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Sedangkan sasarannya adalah kalangan perempuan dewasa yang secara ekonomi miskin. Bagi kalangan liberal dari Barat sangat terasa pengaruhnya dengan pendekatan WID ini. Pada saat itu proyek-proyek yang ada berusaha keras untuk meningkatkan akses perempuan khususnya perempuan dewasa miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. “Proyek yang dijalankan untuk meningkatkan pendapatan perempuan ini contohnya melalui kegiatan-kegiatan keterampilan, seperti menjahit, menyulam dan lain sebagainya” (Riant Nugroho, 2008: 137-138).

Dalam realisasinya konsep WID gagal dalam menyertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan suatu proyek pembangunan, maka dari itu konsep Gender and Development (GAD) sebagai follow-up nya (2008: 140). Dalam konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih memusatkan kepada isu gender dan tidak terlihat pada masalah perempuan semata. Pendekatan GAD merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan dengan melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat maupun publik dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini dikenal sebagai “pemberdayaan”. Menurut Julia Cleves “Pemberdayaan ini lebih menekankan pada strategi pemberdayaan dari bawah ke atas (bottom-up) dari pada pemberdayaan dari atas ke bawah (top-down)” (Julia Cleves Moss, 1996: 209-210).

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang perempuan dalam meningkatkan ekonominya serta merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan keterampilan perempuan khususnya dalam penelitian ini adalah di bidang pengembangan home industry.

Tabel 2.1

Women in Development (WID) & Gender and Development (GAD)

WID GAD
Pendekatan
  • Berusaha mengintegrasikan perempuan ke dalam proses pembangunan
  • Berusaha memberdayakan dan mentransformasi hubungan tak setara antara pria dan wanita
Fokus
  • Perempuan
  • Hubungan antara pria dan wanita.
Permasalahan
  • Pengesampingan perempuan dari proses pembangunan
  • Hubungan kekuatan tak setara yang menghalangi pembangunan yang layak dan partisipasi penuh perempuan.
Sasaran
  • Pembangunan yang lebih efisien dan efektif
  • Pembangunan yang layak dan berkelanjutan
  • Pria dan wanita berbagi dalam pengambilan keputusan dan penguasaan.
Strategi
  • Menerapkan Proyek-proyek perempuanm, unsur-unsur perempuan, dan proyek-proyek terpadu.
  • Meningkatkan produktifitas dan penghasilan perempuan
  • Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola rumah tangganya
  • Mengidentifikasi dan memperuntukan kebutuhan jangka pendek yang ditentukan oleh pria dan wanita untuk meningkatkan kondisi mereka
  • Mengidentifikasi dan memperuntukan kepantingan pria dan wanita untuk jangka panjang.

Sumber: Riant Nugraha (2007:179)

      1. Pendekatan Efisiensi terhadap Women ini Development (WID)

Pendekatan efesiensi terhadap perempuan dalam pembangunan dinyatakan berdasarkan kebijakan Overseas Development Administration (ODA) yang tercatat tahun 2009 dan berbunyi :

“Perempuan memegang kunci bagi masyarakat yang lebih produktif dan dinamis. Jika mereka sendiri sehat dan berpengetahuan, serta memiliki akses yang lebih besar terhadap pengetahuan, keterampilan dan kredit, mereka akan lebih produktif secara ekonomis…” (Julia Cleves Moss, diterjemahkan oleh Hatian Silawati, 1996: 206).

Pendekatan efesiensi berkerja pada dua tingkat yang berbeda. Untuk memastikan efesiensi dalam projek pembangunan menuntut keterlibatan perempuan karena mereka sering lebih efesien dan setia dibanding laki-laki. Aspek kedua adalah kebijakan pembangunan pada tingkat makro menuntut efesiensi dan produkrivitas dalam program penyesuaian struktural (1996: 207).

      1. Pendekatan Pemberdayaan atau Gender and Development (GAD)

Pendekatan pemberdayaan memahami tujuan pembangunan bagi perempuan adalah dalam hal kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dibandingkan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Dalam pendekatan pemberdayaan berpendapat bahwa perkembangan organisasi perempuan, yang mengarah pada mobilitas politik, peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat, merupakan syarat penting bagi perubahan sosial yang berkelanjutan (1996: 210).

Untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan maka ada 4 (empat) langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.

  1. Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment);
  2. Kesetaraan Gender (Gender Equality);
  3. Pemberian Peluang dan Penguatan Aksi (Affirmative Action);
  4. Harmonisasi atau Sinkronisasi Peraturan/Perundang-undangan dan Kebijakan (Synchronization of Regulations and Policies).

Adapun menurut Delly Maulana (2009: 46) menyebutkan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan produktivitas perempuan yaitu :

  1. Pelaksanaan permberdayaan melalui sistem kelembagaan atau kelompok.
  2. Program pemberdayaan spesifik sesuai kebutuhan kelompok.
  3. Pengembangan kelembagaan keuangan mikro di tingkat lokal.
  4. Penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif.
  5. Pengembangan usaha yang berkesinambungan.
  6. Pelibatan keluarga atau suami kelompok sasaran.
  7. Keterpaduan peran serta seluruh stakeholders.
  8. Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha.
  9. Fasilitas bantuan, permodalan bersifat bergulir untuk pemupukan permodalan.
  10. Pemantapan serta pendampingan untuk kemandirian kelompok.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberdayaan diperlukan keberpihakan dari pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan teori Gender and Development, dimana teori ini tidak hanya menfokuskan pada perempuan tetapi juga fokus terhadap keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

      1. Inplementasi Pemberdayaan Perempuan

Pendekatan pemberdayaan dikenal dengan model Gender and Development. Dalam pendekatan ini bertujuan memahami pembangunan bagi perempuan dalam hal kemandirian dan kekuatan internal dari diri perempuan itu sendiri. Model ini lebih mementingkan pada perkembangan organisasi perempuan yang mengarah pada tingkat kesadaran dan pendidikan rakyat. Sebagai contoh adalah kegiatan pemberdayaan perempuan di Ahmedabad, Gujarat, India. Pemberdayaan ini dilakukan oleh Self-Employed Women’s Association (SEWA). Sebelum adanya pemberdayaan, perempuan di Ahmedabad berkerja sebagai pemulung kertas. Hasil yang diperoleh dari memulung hanya 10 persen dari nilai kertas yang dikumpulkan. Melalui asosiasi SEWA, perempuan di Ahmedabad diberikan bantuan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan pelatihan serta mendirikan bank sendiri untuk komunitas mereka. Namun dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan, perempuan masih dihadapkan pada banyaknya korupsi dan kendala, ketika orang dengan kepentingan pribadi menghentikan jalan mereka.

Menghadapi bermacam-macam tekanan ini, pemulung kertas mengorganisasikan diri dalam serangkaian kerja sama. Dengan memanfaatkan kekuatan dan posisi kolektif, mereka menggunakan solusi imajinatif untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari pada bersandar pada niat baik agar mereka mendapat akses terhadap kertas. Mereka justru meneliti sistem tender dan belajar bagaimana bersaing dengan para kontraktor dengan kondisinya sendiri dan mereka berjuang agar terbebas sepenuh dari perantara serta berharap agar mempunyai pabrik sendiri untuk memproses kembali kertas mereka. Adanya kekuatan mereka yang terpadu dan tak kenal nyerah, para pemulung tersebut menjadi diri mereka sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan dimata pemerintah, kontarktor dan diri mereka sendiri.

Pada saat yang sama, SEWA bekerja dengan pemulung kertas guna menemukan cara-cara alternatif peningkatan pendapatan. Dari adanya usaha pemberdayaan tersebut, perempuan di Ahmedabad saat ini telah mampu hidup lebih baik. Mereka telah mampu memperoleh harga yang lebih baik untuk kertasnya serta mampu mendirikan koperasi. “Empat koperasi baru para mantan pemulung kertas terbentuk : penenunan, kebersihan, kabel elektronik dan produksi file” (Julia Cleves Mosse. 2007: 211-213).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemberdayaan cukup penting untuk meningkatkan kemandirian perempuan khususnya di bidang ekonomi. Peran adanya lembaga atau organisasi serta keberpihakan dari laki-laki mampu membuat perempuan meningkatkan kualitas hidupnya yang pada akhirnya dapat berpengaruh positif pada peningkatan ekonomi keluarga.

      1. Kemiskinan Perempuan Dalam kultur Patriarki

Menurut data Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa sepertiga dari penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu sekitar 70 % dari mereka adalah perempuan. Karenanya perlu dilakukan cara yang tepat guna mengentaskan kemiskinan yang dialami perempuan. Di Indonesia sendiri, ada berbagai dimensi kemiskinan yang menimpa perempuan: akibat posisi tawar yang lemah di dalam masyarakat, kultur yang represif, miskin akibat bencana dan konflik, diskriminasi di ruang publik dan domestik, serta tidak pedulinya negara dalam mengeluarkan kebijakankebijakan yang bermanfaat guna menentaskan perempuan dalam kemiskinan. Dalam kenyataanya banyak

praktek diskriminasi dilakukan terhadap perempuan. (http://store.jurnal perempuan.com/ content/ jurnal perempuan-edisi 42 mengurai kemiskinan perempuan di mana). Sumber dari permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan menurut Muhadjir dalam Ni Luh Arjani (2007) terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sitem distribusi resoursis yang bias gender. Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, ekploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan.

Pada masyarakat Jawa/Madura yang senyatanya menganut sistem kekerabatan patrilineal, budaya patriarkinya masih sangat kental. Pada sistem kekerabatan seperti ini nilai anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan. Anak .laki-laki yang karena kedudukannya selaku penerus keturunan dalam keluarga, maka mereka akan merasa lebih superior dan berkuasa. sementara perempuan ada pada posisi inferior. Hal ini pada akhirnya akan membatasi akses perempuan terhadap berbagai sumberdaya.

Pada dasarnya ada faktor struktural yang menyebabkan individu dalam keluarga dan masyarakat tidak mempunyai akses yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Salah satu hambatan struktural tersebut adalah adanya relasi gender (gender relation) yang tidak adil dan setara sebagai akibat dari budaya yang sangat paternalistik. Pada masyarakat Bali kondisi seperti ini nampak dengan jelas karena sampai saat ini keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, dan lain-lain masih cukup menonjol. Berbagai alasan dapat memicu feminisasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat, antara lain: tertanamnya ideologi gender yang membakukan peran perempuan pada sektor domestik dan laki-laki di ranah publik. Hal inilah yang membawa dampak luas bagi keterbelakangan perempuan.

Leave a Reply