METODE PENYUSUNAN ROADMAP EKONOMI KREATIF

METODE PENYUSUNAN ROADMAP EKONOMI KREATIF

OLEH ISA WAHYUDI

  1. PENDAHULUAN

Berubahnya peta perekonomian global menempatkan kreatifitas menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan global. Dalam konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama untuk bisa sukses dan bertahan. Daya saing ini muncul tidak hanya dalam bentuk produk dalam jumah banyak namun juga berkualitas. Kualitas produk tersebut dapat diperoleh melalui pencitraan ataupun menciptakan produk-produk inovatif yang berbeda dari wilayah lainnya, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi untuk dapat menciptakan produk-produk inovatif dan berdaya saing secara global.

Masyarakat global mengembangkan sistem ekonomi agar dapat mengatur keseimbangan antara sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dengan kelangkaan sumber daya tersebut, maka masyarakat diarahkan pada sistem ekonomi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, 1) apa yang akan diproduksi?, 2) berapa jumlah yang akan diproduksi, 3) bagaimana cara memproduksi , 4) siapa mendapatkan apa?.

Keberadaan industri kreatif merupakan suatu sektor usaha yang memberikan perhatiaan lebih terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas. Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat baik individu maupun kelompok untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan daya kreasi dan daya cipta baik individu maupun kelompok, telah terbukti mampu menciptakan sistem ekonomi kreatif atau sebuah sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan daya kreasi, produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang memiliki nilai kultural, artistik, estetika, intelektual dan nilai emosional bagi para konsumen. Hal ini membuktikan bahwa industri kreatif mampu memberikan solusi dalam menyiasati kelangkaan sumberda dengan mengembangkan industri alternatif yang berbasisi sumber daya yang terbarukan. Berangkat dari poin inilah, ekonomi kreatif menemukan eksistensinya dan berkembang.

Pemerintah Indonesia melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah mengintruksikan pada jajaran pemerintah terkait untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif. Di dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2009 tersebut pemerintah juga telah menentukan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu: (1) periklanan; (2) arsitektur; (3) pasar seni dan barang antik; (4) kerajinan; (5) desain; (6) fashion (mode); (7) film,video, dan fotografi; (8) permainan interaktif; (9) musik; (10) seni pertunjukkan; (11) penerbitan dan percetakan; (12) layanan komputer dan piranti lunak; (13) radio dan televisi; (14) riset dan pengembangan, untuk sub sektor kuliner baru masuk setelah muncul Perpres No. 72 tahun 2015.

Dengan pertimbangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi kreatif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 16 Juni 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

Dalam Perpres perubahan ini ditegaskan, Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata (sebelumnya tidak melalui Menteri Pariwisata).

Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang : (1). aplikasi dan game developer, (2). arsitektur, (3). desain interior, (4). desain komunikasi visual, (5). desain produk fashion, (6). film, (7). animasi dan video, (8). fotografi, (9). kriya, (10). kuliner, (11). musik, (12). penerbitan, (13). periklanan, (14). seni pertunjukan, (15). seni rupa, dan (16). televisi dan radio, sebagaimana bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Penyusunan Roadmap Ekonomi Kreatif di daerah akan menjadi acuan bagi masing-masing instansi terkait dalam mengembangkan dan memetakan potensi ekonomi kreatif yang berada di daerah. Ekonomi kreatif yang di daerah yaitu mencakup industri-industri kreatif, di berbagai wilayah, dan yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian daerahnya secara signifikan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah untuk memetakan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Daerah sebagai bagian mensinergikan antara pemetaan potensi daerah yang ada dan pengembangan yang bertumpu pada bidang ekonomi kreatif masyarakat Daerah .

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah untuk:

  1. Memetakan potensi daerah yang bertumpu pada ekonomi kreatif Daerah .
  2. Menyusun strategi untuk mengembangkan potensi pemerintahan Daerah yang bertumpu pada pengembangan ekonomi kreatif.

SASARAN

Sasaran Penyusunan Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah semua Stakeholder dan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif di wilayah Daerah .

MANFAAT

Manfaat dari penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah :

  1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah mengenai strategi pengembangan ekonomi kreatif pada Daerah
  2. Sebagai media untuk pengembangan ekonomi Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Ekonomi Kreatif.
  3. Memberikan gambaran perkembangan ekonomi kreatif Daerah .

KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen dalam bentuk buku penyusunan “Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah”. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam pengimplementasiannya.

DASAR HUKUM

Penyusunan Roadmap Ekonomi Kreatif Daerah disusun berdasarkan dan berpedoman kepada:

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
  13. Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah mengintruksikan pada jajaran pemerintah terkait untuk membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung berkembangnya ekonomi kreatif.
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
  15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  16. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
  17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penananam Modal;
  18. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 152);
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif;
  20. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  21. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
  22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

METODOLOGI

  1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah menggunakan pendekatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri nomor 54 tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

  1. Pendekatan Teknokratik.

Perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis dan diskusi dengan tenaga ahli sesuai dengan substansi. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

  1. Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dilakukan dengan mengikut sertakan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki.

  1. Pendekatan Politik

Perencanaan yang disusun merupakan amanat RPJMD Daerah dan merupakan wujud penjabaran visi, misi dan program pembangunan lima tahunan yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Bupati terpilih. Dalam melakukan penyusunan Bupati melakukan konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD.

  1. Pendekatan Top Down dan Bottom Up

Perencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan dan perencanaan pembangunann Nasional dan Provinsi Jawa Timur serta mandat maupun intruksi lain yang berhubungan dengna pembangunan Daerah , serta menggali aspirasi dari masyarakat tingkat desa, yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Rencana penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah diharapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dimasa yang akan datang.

  1. Data Dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder dan primer.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, sebaliknya data yang didapat dari suatu lembaga yang dengan tujuan tertentu menggali data tersebut sebelumnya, akan menjadi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan, antara lain:

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke obyek atau lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. (Hadi, 1997). Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan di sekitar Daerah . Objek yang di observasi dalam Penyusunan Roadmap Ekonomi Kreatif Daerah .

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara pengumpul data dan responden dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam dengan alat perekam (Kusmaryadi dan Sugiarto, 2000). Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah:

1). Key informan, yaitu mewawancarai informan kunci yang dipergunakan dalam penelitian ini. Key Informan yang di wawancara dalam penyusunan roadmap ekonomi kreatif Daerah adalah yang biasa di kenal dengan The Triple Helix, meliputi A (intellectuals/academician), B (businessman), dan G (government).

http://2.bp.blogspot.com/-t4x8BsY6Dvk/UcpFk-vf8VI/AAAAAAAAAT8/4F0XDDnm43M/s1600/industri-kreatif.png

Gambar 1 Skema Triple Helix

2). Depth interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam kepada responden.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui potensi ekonomi kreatif, pendapat dan prospek pengembangan ekonomi kreatif berwawasan lingkungan dari beberapa tokoh setempat dan pihak-pihak yang berkompeten, serta mencari informasi tentang ekonomi kreatif di daerah, yang diharapkan akan menambah masukan dalam menyusun roadmap ekonomi kreatif daerah

  1. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, proses selanjutnya adalah menganalisis data untuk menjawab tujuan penelitian. Adapun alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

  1. Analisis SWOT

Analisis ini digunakan untuk Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, peluang dan pemetaan dan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah .

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (ThreathS).

Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu:

    1. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Tabel 1 Model Analisis SWOT

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\ScreenHunter_47 Sep. 13 05.23.jpg

Sumber: Hisyam, 1998

Keterangan:

Sel A: Comparative Advantages

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehinggamemberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.

Sel B: Mobilization

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

Sel C: Divestment/Investment

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).

Sel D: Damage Control

Sel ini merupaka kondisi yang paling lemahdari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

    1. Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitaif melalui perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

  1. Melakukan perhitungan skor (a) danbobot (b) point faktor serta jumlahtotal perkalian skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktor S-W-O-T; Menghitung skor (a) masing-masing poin faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah point factor tidak boleh dipengaruhi atau mempengeruhi penilaian terhadap point factor lainnya). Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 10, dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang peling tinggi. Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu point faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).
  2. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); Perolehan angka (d = x) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka (e = y) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y;
  3. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\ScreenHunter_48 Sep. 13 05.25.jpg Tabel 2 Pembobotan Analisis SWOT

 

C:\Documents and Settings\USER\Desktop\ScreenHunter_49 Sep. 13 05.26.jpg

 

Gambar 2 Perhitungan Analisis SWOT

Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kuadran II (positif, negatif) Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Kuadran III (negatif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk meenggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.

Isa Wahyudi

CEO INSPIRE Group
HP./WA : +62 815-5181-303

Leave a Reply