METODE PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

METODE PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Oleh : Isa Wahyudi

  1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Kota Pasuruan. Pengembangan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu pada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, menyatakan bahwa Pembangunan Kepariwisataan Daerah diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) yang meliputi perencanaan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. RIPPAR merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

Pengembangan pariwisata daerah dapat menjadi perhatian yang strategis dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Pengembangan pariwisata dilakukan bukan hanya untuk kepentingan wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk  menggalakkan kepentingan wisatawan dalam negeri. Melalui pengembangan tersebut diharapkan sektor pariwisata mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian suatu daerah, karena proses dan output sektor lain seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian dan lainnya dapat dijual sebagai obyek kunjungan. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur.

untuk menata kembali potensi-potensi pariwisata dan komponen penunjangnya, agar pengembangan daya tarik wisata yang akan datang dapat lebih terarah dan sesuai dengan permintaan wisatawan maka harus disusun Pedoman tersebut berupa Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah atau RIPPARDA. Pentingnya disusun RIPPARDA adalah untuk memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

  1. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
  2. Maksud

Maksud dari disusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) ialah sebagai acuan pedoman dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Daerah sesuai dengan potensi-potensi wisata yang ada, sehingga mampu menjadi daya tarik Daerah.

  1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Pasuruan antara lain sebagai berikut:

  1. Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata kawasan yang meliputi daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain pendukung pariwisata;
  2. Mengetahui potensi dan permasalahan pengembangan pariwisata daerah ;
  3. Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang dilandasi dengan kebijakan pembangunan kawasan;
  4. Memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata kawasan; dan
  5. Menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pariwisata di kawasan agar dapat bekerjasama secara positif dalam mekanisme kerjasama untuk pengembangan kepariwisataan.
  6. Saran

Sasaran Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) yaitu pembangunan dan pengembangan tempat-tempat yang berpotensi untuk dijadikan sebagai tujuan wisata di Daerah. Sehingga bisa meningkatkan:

  1. daya jual dan pemasaran pariwisata di Daerah.
  2. jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara ke suatu Daerah.
  3. produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan Daerah.
  4. KELUARAN

Kegiatan tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Pasuruan akan menghasilkan output, yaitu:

  1. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA); dan
  2. Album Peta Kepariwisataan daerah.
  3. RUANG LINGKUP
  4. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPARDA), secara administratif termasuk dalam wilayah suatu daerah Kota/kabupaten. Secara khusus, lingkup wilayah dalam RIPPARDA terdiri dari daerah atau lokasi DTW yang terletak di suatu daerah.

  1. Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) ini adalah sesuai dengan peraturan perundangan bidang pariwisata, yakni terkait analisis dan strategi serta program pembangunan berdasarkan 4 pilar pariwisata, yakni meliputi:

  1. Destinasi Pariwisata Daerah, yang meliputi:
  2. Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata;
  3. Fasilitas Pariwisata;
  4. Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata;
  5. Aksesibilitas Pendukung Pariwisata;
  6. Prasarana Umum Pendukung Pariwisata;
  7. Sumber Daya Manusia Pariwisata.
  8. Pemasaran Pariwisata Daerah, yang meliputi:
  9. Jumlah dan Perkembangan Pasar Wisatawan
  10. Karakteristik Pasar Wisatawan
  11. Upaya Pemasaran yang Dilakukan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota
  12. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) ini adalah

a. Identifikasi potensi, permasalahan pembangunan kepariwisataan. Potensi pembangunan kepariwisataan merupakan keunggulan kepariwisataan dari komponen-komponen internal maupun eksternal yang dimiliki dan dapat mendorong pembangunan kepariwisataan daerah. Permasalahan pembangunan kepariwisataan adalah kelemahan yang harus di Jawa dan ancaman yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;

b. Posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan merupakan hasil kajian terhadap penempatan sektor kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah maupun penempatan kepariwisataan dalam konteks kepariwisataan wilayah yang lebih tinggi;

c. Isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan di Kota Pasuruan merupakan potensi dan permasalahan penting yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan prioritas dalam pembangunan kepariwisataan;

d. Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisataan merupakan ideologi yang dianut dalam merumuskan arah pembangunan kepariwisataan;

e. Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan;

f. Tujuan Pembangunan Kepariwisataan merupakan kondisi yang harus dicapai kepariwisataan pada akhir masa perencanaan. Tujuan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan;

g. Sasaran Pembangunan Kepariwisataan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan. Rumusan sasaran harus dinyatakan lebih spesifik dan terukur;

h. Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan merupakan arahan pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan;

i. Strategi Pembangunan Kepariwisataan merupakan penjabaran kebijakan berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan;

j. Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata merupakan rumusan arahan sistem perwilayahan kepariwisataan, yang mencakup struktur pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata, dan kawasan strategis pariwisata;

k. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata memuat tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi pembangunan industri pariwisata yang telah ditetapkan.

  1. METODOLOGI
  2. Kerangka Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data; penyajian data diikuti pula oleh analisis dan interpretasi. Penelitian deskriptif juga bisa bersifat komparatif dan korelatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi. Untuk mendapatkan gambaran mengenai rangkaian skema studi dalam kajian ini, berikut ini ditampilkan kerangka alur pikir pelaksanaan kajian.

Gambar 1. 1 Alur Pikir Penyusunan RIPPARDA

  1. Analisa Data

Metode analisa dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Metode analisis merupakan suatu alat untuk mewujudkan dan membahas sasaran yang ingin diwujudkan. Analisis data yang dilakukan sesuai dengan teknik pengolahan datanya seperti pengecekan data dan tabulasi serta membaca tabel, grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: analisis deskriptif tentang potensi dan permasalahan wisata, serta karakteristik wisatawan.

Beberapa metode yang digunakan untuk analisis dalam proses penyusunan RIPPARDA Kota Pasuruan meliputi:

    1. Analisis Deskriptif Eksploratif

Metode deskripsi dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pada studi ini dilakukan analisis deskripsi yang bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Selain itu juga ingin dietahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Data yang bersifat kualitatif, yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif, yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan beberapa cara antara lain:

  1. dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase, teknik ini sering disebut juga dengan teknik deskripsi kualitatif dengan persentase.
  2. dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urut data (array), untuk selanjutnya dibuat tabel baik yang hanya berhenti sampai tabel maupun yang diproses lebih lanjut menjadi perhitungan pengambil kesimpulan ataupun untuk kepentingan visualisasi datanya, misalnya dibuat grafik poligon, ogive, diagram gambar, dan sebagainya.

Jenis analisis yang menggunakan metode deskriptif eksploratif dalam penelitian ini adalah:

  1. Analisis Karakteristik Pariwisata

Analisis karakteristik pariwisata ini bertujuan untuk mengetahui segala potensi dan permasalahan wisata DAERAH berdasarkan fakta dan data yang ditemukan di lapangan. Selain itu analisis ini diharapkan dapat menggambarkan karakteristik maupun kondisi, baik dari segi kebijakan yang mendukung kegiatan sektor pariwisata kota dan karakteristik dari objek wisata DAERAH.

Potensi dan permasalahan wisata kota dapat diketahui dengan mempergunakan dua tahapan analisis, yaitu analisis yang bertujuan untuk menggali potensi wisata serta analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan wisata. Pada analisis potensi dan permasalahan wisata, terdiri dari analisis kebijakan sektor pariwisata, analisis supply demand, sedangkan analisis yang mengidentifikasi permasalahan wisata, terdiri dari analisis akar masalah dan tujuan.

  1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan analisis yang mereview beberapa kebijakan yang terkait dengan pariwisata, seperti RTRW. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran tentang keselarasan kebijakan wisata yang dituangkan pemerintah dengan fungsi dan peran Daerah sebagai daerah Wisata serta upaya pengembangan wisata yang ada di lapangan.

  1. Analisis Supply Demand

Analisis pada sisi penawaran/produk (Supply) pariwisata bertujuan untuk memenuhi karakter dan kondisi produk pariwisata, sehingga nantinya akan lebih jelas pangsa pasar pariwisata yang menjadi sasaran dan pemasarannya. Aspek supply atau penawaran berupa potensi dan daya tarik objek wisata Daerah yang dapat dijabarkan dalam beberapa faktor sebagai berikut ini:

  1. Kondisi keanekaragaman wisata;
  2. Kondisi aksesibilitas daerah wisata;
  3. Kondisi pembangunan fasilitas penunjang;
  4. Kondisi struktur sosial budaya masyarakat; dan
  5. Kondisi lingkungan.

Tabel 1. Matrik Analsis Supply (Penawaran) Wisata Daerah

RAGAM WISATA SUPPLY KETERANGAN
Daya Tarik Wisata Atraksi Wisata
DTW Alam
DTW 1
DTW 2
DTW 3
DTW Budaya
DTW 1
DTW 2
DTW 3
DTW Buatan
DTW 1
DTW 2
DTW 3

Pada kegiatan penyusunan RIPPARDA, proses yang ditempuh dalam melakukan analisis supply adalah menentukan karakteristik wisata kota berdasarkan kondisi eksisting wisata, baik ragam dan atraksi wisata yang ditawarkan pada masing-masing objek, aksesibilitas yang menuju lokasi wisata, ketersediaan dan kelengkapan fasilitas wisata, maupun kebersihan dan kelestarian lingkungan serta karakter masyarakat (keakraban dan keramahtamahan). Kondisi eksisting ini diperoleh atas dasar observasi dan wawancara terhadap wisatawan yang berkunjung ke Daerah.

Analisis demand merupakan analisis yang melihat permintaan atau keinginan wisatawan terhadap DTW Daerah, sehingga dapat diperoleh segmentasi pasar dengan pertimbangan perbedaan usia yang berpengaruh terhadap harapan dan perilaku wisatawan pada segmen pasar usia muda, serta wisatawan dari luar negeri dan seterusnya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis permintaan antara lain:

  1. Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke Daerah diketahui berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner kepada wisatawan. Lama tinggal wisatawan terbagi atas empat klasifikasi, yaitu 1-6jam, >6jam, satu hari, >1 hari. Hasil wawancara yang menyebutkan lama tinggal wisatawan kemudian ditabulasikan dalam tabel frekuensi yang didalamnya tercantum jumlah dan persentase wisatawan yang menjawab berdasarkan klasifikasi jawaban yang telah disediakan kemudian digambarkan pada diagram lingkaran.

  1. Tipe Aktivitas Wisatawan

Aktivitas wisatawan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan selama berkunjung ke Daerah dengan memanfaatkan ragam dan daya tarik yang ada pada objek wisata, serta fasilitas penunjang yang tersedia. Tipe aktivitas wisatawan dapat diketahui melalui wawancara dan kuesioner kepada wisatawan, yang kemudian ditabulasikan dalam tabel frekuensi dalam bentuk jumlah wisatawan yang berpendapat dan nilai persentase dari masing-masing klasifikasi pendapat.

  1. Kesan Wisatawan

Kesan wisatawan ditentukan berdasarkan pendapat wisatawan berkaitan dengan kondisi objek wisata yang disampaikan melalui jawaban kuesioner dengan alternatif sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, biasa saja, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Kesan ini diperoleh setelah wisatawan berkunjung ke suatu lokasi DTW.

Pada studi ini, analisis Demand lebih difokuskan pada permintaan atau keinginan wisatawan terhadap DTW Daerah dengan mengidentifikasi tujuan dan motivasi wisatawan melakukan perjalanan wisata ke Daerah, frekuensi kunjungan wisatawan ke Daerah, aktivitas wisata yang biasa dilakukan oleh wisatawan selama berada di Daerah, serta penilaian wisatawan terhadap atraksi dan daya tarik objek wisata yang menunjukkan tingkat kepuasan wisatawan terhadap objek wisata. Permintaan/keinginan wisatawan tersebut diketahui melalui wawancara kuesioner yang diruntutkan berdasarkan variabel penelitian yang dibahas.

Tabel 2. Matriks Analisis Demand (Permintaan) Wisatawan Daerah

Ragam Wisata Demand Keterangan
DTW Alam
DTW Budaya
DTW Buatan
    1. Analisa Pengembangan

Segenap potensi dan permasalahan wisata Daerah yang telah diperoleh pada tahapan analisis sebelumnya kemudian dianalisis secara lebih lanjut yang diharapkan dapat diperoleh konsep dan arahan pengembangan yang menjadi rekomendasi bagi pariwisata Daerah.

      1. Analisis Pembagian Wilayah Wisata (Cluster)

Analisis cluster merupakan salah satu langkah analisis yang bertujuan untuk membagi DTW Daerah ke dalam beberapa wiayah pengembangan. Pembagian tersebut didasarkan pada variasi keragaman wisata (wisata budaya, alam, desa dan buatan), aktivitas wisatawan, lama kunjungan dan aksesibilitas.

Selain itu, output dari analisis cluster wisata diharapkan dapat berupa suatu paket perjalanan wisata yaitu suatu perjalanan wisata ke obyek-obyek yang telah ditentukan dengan tujuan agar kunjungan wisata di Daerah menjadi suatu perjalanan wisata yang menyenangkan dan terfokus pada DTW yang sudah terkenal, sehingga pengembangan kepariwisataan di Daerah lebih optimal. Pembentukan cluster pariwisata diharapkan dapat mempromosikan objek-objek wisata yang kurang diminati, sehingga mampu mendorong perkembangan objek-objek wisata. Untuk dapat melakukan analisis tersebut, maka terdapat beberapa variabel yang dapat menjadi pengukuran dan pembagian wilayah wisata di Daerah. Variabel tersebut yakni sebagai berikut:

  1. Tipe Aktivitas Wisatawan

Daerah memiliki keaneragaman objek wisata yang cukup lengkap dan menarik yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, terdiri dari: objek wisata alam, objek wisata buatan berupa rekreasi, objek wisata belanja, dan objek wisata desa. Keanekaragam objek wisata ini berpengaruh terhadap tipe aktivitas wisatawan yang dilakukan selama berkunjung di objek-objek wisata tersebut. Objek wisata yang ada secara umum menyajikan hiburan maupun kesenangan yang dapat dinikmati oleh wisatawan dari segala umur. Aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan selama berkunjung ke objek wisata di Daerah mempengaruhi perjalanan wisatawan dari objek wisata yang satu menuju objek wisata yang lain. Objek-objek wisata yang ada mampu memberikan atraksi yang dapat menghabiskan waktu kunjungan yang lama, sehingga wisatawan sudah tidak berminat lagi untuk melanjutkan perjalanan ke objek wisata yang lain dikarenakan kelelahan.

Kedekatan antar objek wisata yang satu dengan yang lain belum tentu menjadikan suatu perjalanan wisata yang dapat dilakukan dalam satu hari. Apalagi menurut wisatawan yang berkunjung sebagian besar menyatakan lama tinggal kurang dari sehari, yaitu sebanyak, misalnya 80 %. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan, maka tipe aktivitas wisatawan menjadi salah satu faktor dalam penentuan cluster wisata yang ada di Daerah. Dengan menjadikan tipe aktivitas wisatawan menjadi salah satu pertimbangan, dalam penentuan cluster diharapkan mampu meningkatkan pengembangan dan pembangunan pariwisata Daerah ke arah yang lebih baik. Sebagai indikator keberhasilan pengembangan.

  1. Lama Tinggal Wisatawan

Secara umum, objek wisata yang ada di Daerah terbagi menjadi objek wisata buatan, objek wisata alam, objek wisata desa, dan objek wisata belanja. Ragam wisata dalam suatu cluster sangat diperlukan untuk menghindari kejenuhan pengunjung objek wisata. Adanya variasi tema objek wisata diharapkan lama tinggal wisatawan dapat ditingkatkan. Karakteristik lama kunjungan wisatawan ini akan berpengaruh terhadap perjalanan wisatawan dari objek wisata yang satu ke objek wisata yang lainnya. Hal ini disebabkan karena atraksi yang ditawarkan di tiap-tiap objek wisata yang berbeda dan memberikan peluang untuk melakukan aktivitas seharian di objek wisata tersebut. Dengan demikian, lama perjalanan wisatawan ini juga dipakai sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan cluster wisata di Daerah.

  1. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor perkembangan suatu wilayah maupun kawasan. Semakin mudah pencapaian/akses suatu tempat, maka semakin besar peluang berkembangnya suatu wilayah/kawasan. Aksesibilitas dalam studi ini dipakai sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengembangan cluster wisata di Daerah, yaitu dengan mempertimbangkan aspek jarak dan waktu tempuh antara satu lokasi objek wisata dengan objek wisata lainnya. Hal ini dipakai dalam pengembangan cluster wisata ini disebabkan karena lokasi objek wisata yang tersebar di seluruh kecamatan Daerah dengan kondisi karakteristik pegunungan, sehingga adanya perlakuan khusus terhadap beberapa objek wisata yang lokasinya jauh dan kondisi jalan yang menanjak sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.

      1. Analisis Keterkaitan (Linkage System)

Analisis linkage dilakukan dengan mengidentifikasikan perkembangan pariwisata di Daerah dan mengklasifikasikannya sesuai dengan potensi dan ragam wisata yang ditawarkan. Setelah itu dilakukan hubungan keterkaitan antara potensi dan ragam yang sudah ada dengan konsep pengembangan wisata Daerah. Selain itu, digunakan dalam mengetahui kinerja pelaku-pelaku dan kegiatan-kegiatan wisata yang ada di Daerah.

Metode analisis ini juga digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara lokasi objek-objek wisata yang ada di Daerah dan pengelolaan pariwisata di Daerah secara umum. Hal ini dilakukan agar dalam pengembangannya sebagai kota wisata tidak menyimpang dari karakteristik daerah. Berikut ini merupakan gambar konsep linkage system.

Linkage

Lokasi dan sektor

Aktor dan Sektor

Forward

Backward

 

 

 

Gambar 1. Konsep Linkage Sistem

      1. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan analisis yang mampu memberikan kemudahan dalam:

  1. Memberikan gambaran tentang permasalahan yang perlu diindikasikan untuk keperluan tertentu.
  2. Memberikan skenario keadaan sekarang dan masa yang akan datang, penjelasan tiap-tiap potensi dilakukan dengan analisis deskriptif (strengths, weakness, opportunities, dan threats).

Pada kegiatan ini, analisis SWOT ditempuh dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threat) yang dimiliki oleh DTW maupun fungsi Daerah berdasarkan karakteristik dan kondisi eksistingnya sehingga dapat diperoleh rangkaian konsep dan strategi yang menjadi alternatif pemecahan masalah. Adapun contoh matriks tersebut dapat dilihat pada di bawah ini.

Treaths

Internal Audit

Strengths

Weaknesses

Opportunies

External Environment

SO

ST

WO

WT

Gambar 2. Matriks SWOT

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan analisis SWOT pada studi ini adalah sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasi dan menentukan karakteristik wisata berdasarkan kondisi sebenarnya, yaitu potensi pengembangan wisata kota dan permasalahan yang timbul dalam aktivitas pengembangan, sehingga dapat diketahui melihat peluang, kekuatan internal dan eksternal serta kelemahan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan wisata Daerah.
  2. Dari matriks analisis SWOT nantinya akan diperoleh faktor apa saja yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan perlakuan yang kemudian akan diinterpretasikan secara kualitatif sehingga nantinya diketahui potensi dan peluang pengembangan yang dimiliki.
      1. Analisis IFAS dan EFAS

Analisis IFAS dan EFAS merupakan metode SWOT lanjutan yang berisikan bobot atau penilaian dari masing-masing faktor pembangun (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) pariwisata Daerah sehingga akan diperoleh gambaran tentang pendapat wisatawan terhadap pengembangan wisata Daerah. Berikut ini sistem penilaian SWOT wisata yang digambarkan dalam sebagai berikut:

EKSTERNAL

(+)

INTERNAL

(-)

INTERNAL

(+)

EKSTERNAL

(-)

Stable Growth

Strategy

B

Rapid Growth

Strategy

A

Agresif Maintenace

Strategy

C

Selective Maintenace

Strategy

D

Turn Around

Strategy

E

Guirelle

Strategy

F

Concentric

Strategy

G

Conglomerate

Strategy

G

Kuadran III

Survival

Kuadran IV

Diverfication

Kuadran II

Stability

Kuadran I

Growth

 

Gambar 3. Posisi ODTW Dalam Metode SWOT

  1. Matrik IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)

Cara-cara penentuan Faktor Strategi Internal (IFAS) adalah :

  1. Kolom 1 disusun 5-10 faktor-faktor kekuatan dan kelemahan jenis objek wisata yang akan dikembangkan.
  2. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00).
  3. Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap objek wisata yang bersangkutan.
  4. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata objek wisata atau dengan pesaing utama. Variabel yang bersifat negatif, jika kelemahan objek wisata besar sekali dibandingkan dengan rata-rata objek wisata lainnya, nilainya adalah 4, sedangkan jika kelemahan objek wisata yang akan dikembangkan dibawah rata-rata objek wisata yang lain, nilainya adalah 1. Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1 (poor).
  5. Kolom 5 digunakan untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
  6. Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan bagi objek wisata yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana objek wisata tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan objek wisata yang akan dikembangkan dengan objek wisata lainnya dalam kelompok objek wisata yang sama.
  7. Matrik EFAS (Internal Strategic Faktors Analysis Summary)

Cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal EFAS adalah :

  1. Kolom 1 disusun 5-10 peluang dan ancaman.
  2. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).
  3. Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap objek wisata yang bersangkutan.
  4. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4.
  5. Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1 (poor)
  6. Kolom 5 digunakan untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
  7. Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan bagi objek wisata yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana objek wisata tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan objek wisata yang akan dikembangkan dengan objek wisata lainnya dalam kelompok objek wisata yang sama.
  8. DASAR HUKUM

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah disusun berdasarkan dan berpedoman kepada:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 );
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rancana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan Ekowisata Di Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Usaha dan Kompetensi;
  20. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;
  21. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Lintas Sektor Kepariwisataan;
  22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian;
  23. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
  24. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kriteria Destinasi Unggulan;
  25. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
  26. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  27. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
  28. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD).

 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RIPPDA

Pada penyusunan RIPPDA akan terdiri dari 11 Bab berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dan Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3 Keluaran

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Wilayah

1.4.2 Lingkup Materi

1.4.3 Lingkup Kegiatan

1.5 Metodologi

1.5.1 Kerangka Pendekatan

1.5.2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

1.6 Jangka Waktu Perencanaan

1.7 Sistematika Pelaporan

BAB 2 KEPARIWISATAAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

2.1 Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Nasional

2.2 Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten/Kota

2.3 Kepariwisataan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Kebijakan dan Pembangunan Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota

BAB 3 KONDISI WILAYAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

3.1 Kondisi Fisik

3.2 Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata

3.3 Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata

3.4 Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata

3.5 Perekonomian

BAB 4 PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

4.1 Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata (khusus Kab/Kota)

4.2 Fasilitas Pariwisata

4.3 Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata

4.4 Aksesibilitas Pendukung Pariwisata

4.5 Prasarana Umum Pendukung Pariwisata

4.6 Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata

BAB 5 INDUSTRI PARIWISATA

5.1 Usaha Pariwisata

5.2 Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata

BAB 6 PASAR PARIWISATA DAN UPAYA PEMASARAN

6.1 Jumlah dan Perkembangan Pasar Wisatawan

6.2 Karakteristik Pasar Wisatawan

6.3 Upaya Pemasaran yang Dilakukan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota

BAB 7 KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

7.1 Sumber Daya Manusia Pariwisata

7.2 Asosiasi Pariwisata

7.3 Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata

7.4 Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata

BAB 8 PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

8.1 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisataan

8.2 Prinsip Pembangunan Kepariwisataan

8.3 Konsep Pembangunan Kepariwisataan

8.4 Visi

8.5 Misi

8.6 Tujuan

BAB 9 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

9.1 Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan

9.2 Strategi Pembangunan Kepariwisataan

BAB 10 RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

10.1 Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata

10.2 Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata

BAB 11 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

 

Isa Wahyudi

CEO INSPIRE Group
HP./WA : +62 815-5181-303

Leave a Reply