KREATIF BIROKRASI

Aturan dibuat untuk mempermudah, bukan mempersulit.

Ketika mendengar kata birokrasi yang muncul dalam benak pertama kali adalah keruwetan, arutan, prosedur dan serangkaian formulir yang harus diisi. Lebih sulit dan lama untuk mencapai yang diinginkan. Kesannya orang/ lembaga yang birokratis tidak cak-cek dan bertele-tele. Intinya birokrasi itu sulit!

Muncullah tokoh-tokoh yang menembus batas-batas birokrasi. Misalnya, Dahlan Iskan. Dalam periode kepemimpinannya di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sempat dipanggil DPR gara-gara dianggap menyalahi (aturan). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah untuk apa aturan (birokrasi) dibuat jika hanya untuk mempersulit rakyat?

Ternyata membahas dunia birokrasi itu tidak seperti membahas piring dan sendok di dalam dapur. Birokrasi itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Untuk mencapai tujuan kepentingan orang banyak tidak bisa dijalankan tanpa peraturan dan garis tindak yang jelas. Tentunya aturan dibuat untuk kebaikan, bukan sebaliknya.

Untuk menciptakan good government salah satu komponen penting yang harus dilakukan adalah menerapkan aturan. Karena hidup yang teratur terasa lebih nyaman dan terarah. Di jalan raya, rambu-rambu lalu lintas adalah aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan. Bisa dibayangkan seandainya tidak ada rambu-rambu lalu lintas, betapa sembrautnya lalu lalang kendaraan di jalan raya.

Jika jalan raya hanya dilalui oleh puluhan kendaraan setiap hari, mungkin keberadaan aturan tidak begitu terasa manfaatnya. Jika kendaraan berjumlah ratusan bahkan ribuan seperti di kota Metropolitan, bagaimana kondisinya tanpa adanya aturan?

Timbulnya kesan bahwa birokrasi itu sulit karena tata cara implementasi aturan yang terkandung dalam organisasi itu kurang tepat dan tidak sesuai dengan cara kerja kebanyakan orang yang cenderung semuanya serba cepat dan instan. Di sinilah peran kreatifitas para birokrat itu dituntut. Menyederhanakan aturan dan prosedur dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Tata caranya tidak terkesan ekslusif, tapi membumi sesuai karakteristik masyarakat setempat.

Poin dari kreatif birokrasi adalah menciptakan ide baru atau gagasan baru, dalam rangka tanggap dan cepat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengurasi esensi tujuan sebuah aturan. Misalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan administrasi. Jika biasanya registrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk) harus datang sendiri yang bersangkutan ke kantor desa dan kecamatan, dengan adanya sistem berbasis elektonik online, masyarakat yang berkepentingan cukup memenuhi persyaratan birokrasi secara online.

Apalagi sekarang sedang giat-giatnya mengimplementasi sistem eKTP (elektronik KTP). Sebagai sarana pengurusan KTP berbasis online. Menghilangkan ketergantungan pada administrasi manual. Dengan adanya kreatif birokrasi ini akan semakin mempermudah dalam pelayanan pada masyarakat. Bukan sebaliknya.

Secara instusional, cara kerja dunia birokrasi itu seperti piramida terbalik. Ada aturan-aturan yang diciptakan oleh pemerintah pusat, baik berupa Perpu, Permen atau bahkan Perpres atau Kepres. Untuk kemudian dilaksanakan di tingkatan birokrasi pemerintahan di bawahnya. Sampai ke level terbawah administrasi itu, misalnya RT/ RW. Akan tetapi peraturan/ perundang-undangan dibuat oleh pemerintah pusat bukanlah kitab suci yang tidak boleh dirubah: saklek. Dalam tahapan implementasi tetap menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Sebagai bentuk fleksibelitas itu dituangkan dalam Pergub ataupun Perda/ Perbub. Sekali lagi, implementasinya tetap menyesuaikan kondisi derahnya masing-masing. Makanya hampir tidak ada Pergub/ Perbud yang mutlak sama di masing-masing daerah. Inilah celah kreatifitas birokrasi itu.

Leave a Reply