KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

Oleh Isa Wahyudi

CEO INSPIRE Group

PENGERTIAN PESISIR

Pendefenisian wilayah pesisir dilakukan atas tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekologis, pendekatan administratif, dan pendekatan perencanaan. Dilihat dari aspek ekologis, wilayah pesisir adalah wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, dimana ke arah laut mencakup wilayah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan seperti sedimentasi. Dilihat dari aspek administratif, wilayah pesisir adalah wilayah yanag secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari Kecamatan atau Kabupaten atau kota yang mempunyai hulu, dan kearah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk Provinsi atau 1/3 dari 12 mil untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan dilihat dari aspek perencanaan, wilayah pesisir adalah wilayah perencanaan pengelolaan dan difokuskan pada penanganan isu yang akan ditangani secara bertanggung jawab (Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, 2000).

Dahuri et al. (2004) menyatakan bahwa, pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu adalah pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam kontek ini, keterpaduan (integration) mengendung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (horizontal integration); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (vertical integration). Keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa didalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (interdisciplinary approaches), yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis.

Clark (1996) menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan suatu kegiatan perencanaan untuk mengelola sumberdaya pesisir melalui partisipasi atau keterlibatan oleh sektor-sektor ekonomi, lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir tersebut.

Salam (2003) menyatakan bahwa, secara filofofi, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemkerintah daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu juga dikemukakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab) sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah otonom sehingga daerah otonom itu dapat melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam masalah-masalah pengelolaan pembangunan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pembangunan.

Dahuri (1999) meyatakan bahwa, berlakunya otonomi daerah merupakan peluang mengoptimalkan pegelolaan wilayah pesisir bagi pemerintah daerah, dan memberikan wewenang dalam hal: (1) adanya yuridiksi untuk mendapatkan tambahan dari sumberdaya alam hayati dan non hayati dan dapat menggali potensi-potensi lainnya yang ada di wilayah pesisir, (2) dalam menata dan melakukan pembangunan wilayah, pemerintah daerah dapat melakukannya sesuai dengan kemampuan wilayah pesisir serta pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu otonomi daerah bermanfaat pula dalam hal : (1) Adanya kerjasama antara pemerintah dan pemerintah pusat dan daerah di dalam pembangunan wilayah pesisir, (2) Pajak dan retribusi serta perijinan usaha baik itu sektor perikanan maupun sektor pariwisata dapat dilakukan dan ditangani langsung oleh daerah, (3) Adanya pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir menjadikan mandat tambahan tidak langsung.

Dimasa otonomi daerah, optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan dapat berhasil karena: (i) Pengelolaan sumberdaya wilayah di dekatkan pada pelaku dan stakeholder terdekat (masyarakat dan daerah), (ii) penghargaan dan akomodasi trhadap kearifan lokal dan hukum-hukum adat setempat, (iii) Transparansi dalam alokasi dan penetapan kebijaklan ruang dan sumberdaya, (iv) Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, (v) Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap sumberdaya yang ada di wilayah pesisir (Idris, 2001).

Pendekatan desentralisasi pengelolaan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara terdapadu (Integrated Coastal Zone Management/ICZM) adalah dengan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan pada wilaya pesisir di daerahnya, melalui pengaturan dan pemilihan rencana dan kegiatan pengeloaan yang lebih khusus untuk kegiatan konservasi, ekonomi, dan dan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat yang berperan dalam pengelolaan wilayah pesisirnya (Clark, 1996).

DESENTRALISASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR

Wacana tentang desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan dasar-dasar hukum yang menyertainya.  Landasan utama politik desentralisasi adalah Pasal 18 UUD 1945.  Atas dasar itu dirumuskan sejumlah peraturan, sampai akhirnya lahir UU No. 5 tahun 1974.  Akan tetapi karena wacana perdebatan tentang desentralisasi berlangsung di alam politik yang tidak kompetitif, baik pada masa Preseden Soekarno maupun Presiden Soeharto, maka dispersi kekuasan tidak terjadi. Kekuasaan yang sebenarnya terkonsentrasikan di pusat, sementara tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat tinggi.  Akibatnya lingkup kekuasaan (space of power) atau lingkup kewenangan (space of authority) tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Praktek-praktek desentralisasi inilah antara lain yang mendorong lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan   UU No. 32 Tahun 2004 ditentang Pemerintahan Daerah.  Inilah peraturan baru, baik dari segi struktur maupun isi, yang diharapkan membawa warna lain terhadap praktek desentralisasi.  Harapan ini tidak terlalu berlebihan, karena jika undang-undang ini dapat direalisasikan dalam pengertian yang sebenarnya, maka otonomi seluas-luasnya dapat berkembang.

Kondisi di atas memberikan pengaruh yang kuat dalam praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam.  Pendekatan sentralistik, alasan demi kepentingan ekonomi nasional, dan keserakahan segelintir pemilik modal telah merusak hampir keseluruhan sumberdaya alam yang ada di daerah dan hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan kemiskinan serta marginalisasi masyarakat.  Keuntungan dan eksploitasi sumberdaya alam dinikmati oleh hanya sebagian masyarakat dan digunakan untuk membangun daerah-daerah yang sudah berkembang di Pulau Jawa, dan hanya sedikit yang dikembalikan ke daerah asal (Aceh, Irian, Riau dan lain-lain).  Hal tersebut berlangsung begitu lama dan sedikit-demi sedikit membentuk cara pandang yang keliru yang menganggap apa yang menguntungkan pusat pasti merugikan daerah dan demikian pula sebaliknya.

 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi yang lebih jelas dan nyata termasuk kewenangan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.  Kewenangan tersebut meliputi:

a.   Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas 12 mil laut.

b.   Pengaturan kepentingan administratif.

c.   Pengaturan tataruang.

d.   Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat.

e.   Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara khusunya di laut.

Kewenangan-kewenangan daerah atas wilayah laut tersebut akan membantu penyelesaian permasalahan di laut yang membutuhkan tindakan cepat dan strategis. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya menyangkut pengamanan laut dari jarahan nelayan-nelayan asing yang melakukan pencurian dengan cara pengeboman dan peracunan ikan, pengambilan biota dilindungi, serta masalah kerusakan ekosistem lainnya.

Selain kewenangan tersebut, daerah juga dapat membentuk dan atau mengembangkan lembaga teknis/dinas untuk menangani kewenangan-kewenangan di bidang eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumberdaya laut, administrasi, penataan ruang,  penegakan hukum, serta bantuan keamanan dan kedaultan negara.

IMPLIKASI DESENTRALISASI TERHADAP PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR

Pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini desentralisasi pengelolaan sumberdaya  pesisir dan laut, akan memberikan implikasi dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda “lebih baik atau lebih buruk” dibandingkan dengan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya dimasa lalu.  Terhadap sumberdaya pesisir laut, implikasi dan konsekuensi tersebut diantaranya adalah :

1. Kelembagaan

Dalam era desentralisasi, setiap daerah harus membenahi struktur dan peran serta integrasi fungsi kelembagaan yang ada.  Khusus untuk sumberdaya pesisir dan laut , hal ini menjadi sangat penting mengingat seluruh daerah propinsi dan sebagian besar daerah kabupaten memiliki wilayah laut yang luas.  Tanpa pendekatan kebijakan dan kelembagaan yang punya kewenangan yang jelas dan terpadu, maka masalah pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dimasa lalu akan terulang kembali di daerah.

2. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia adalah merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, sehingga peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut mutlak diprioritaskan oleh setiap daerah yang menjadikan pesisir dan laut sebagai tumpuan pertumbuhan daerah.

3. Praktek Pengelolaan

Sepanjang tiga dekade yang lalu, telah menjadikan beban yang berat bagi sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia.  Seperti halnya hutan, sumberdaya ini telah mengalami kerusakan yang sangat parah akibat beban eksploitasi komersial yang hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan jangka pendek semata.  Hal ini jelas menghancurkan dan merusak sistem tradisional pengelolaan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadikan masyarakat nelayan sebagai golongan paling miskin diantara kelompok masyarakat miskin lainnya di Indonesia.

Dalam era desentralisasi ini, praktek-praktek pengelolaan tersebut di atas harus diatur sedemikian rupa sehingga tujuan ekonomi tidak akan mengorbankan aspek kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemain utama di daerahnya harus saling mnedukung dan mengontrol pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir dan laut di wilayahnya.

4. Partisipasi Masyarakat

Pendekatan pembangunan selama ini yang bersifat masif dan seragam tidak membawa dampak postif terhadap masyarakat, karena umumnya disain pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi kelompok dominan (minstream), dalam kekuasaan, modal, dan akses terhadap birokrasi. Sebagai satu kesatuan sosial,  masyarakat khususnya masyarakat adat tidak diuntungkan.

Masyarakat khususnya masyarakat adat yang berada di kawasan pesisir dan laut, seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan  Padahal mereka harus diberi keleluasaan untuk melindungi dirinya dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi penghidupannya. Konsep-konsep penentuan nasib sendiri (self determination) ini telah luas diterima dalam prinsip-prinsip international, namun di Indonesia pelaksanaannya masih relatif sangat jauh.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Menurut Kamus Besar Bahasa pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Karena itu maka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat adalah suatu proses untuk memiliki atau menguasai kehidupan atau status sosial ekonomi yang lebih baik. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Hikmat (2006), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Proses pemberdayaan adalah pembangunan, yaitu sebagai collective action yang berdampak pada individual welfare. Dengan demikian membangun adalah memberdayakan individu dalam masyarakat yang berarti bahwa keseluruhan personalitas lahir dan batin seseorang ditingkatkan. Jadi pemberdayaan masyarakat berarti membangun collective personality of a society. Suatu pembangunan yang tidak berdampak pada individu bukanlah pembangunan (Pomeroy, et al., 1997).

Menurut Kusnadi (2009) pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematik, dan berkesinam-bungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat ber-kelanjutan.

Diperlukan prasyarat/kondisi dan proses yang sistemik didalam pemberdayaan ekonomi rakyat terutama yang ter-golong masyarakat miskin, seperti masyarakat nelayan tradisional di pedesaan. Prasyarat/kondisi yang dimaksudkan adalah: (1) adanya kondisi pemberdayaan; (2) memberikan kesempatan agar masyarakat semakin berdaya; (3) perlindungan agar keberdayaan dapat berkembang; (4) meningkatkan kemampuan agar semakin berdaya, dan (5) fungsi pemerintah. Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase yaitu: (1) fase inisial, dimana pemerintah yang paling dominan dan rakyat bersifat pasif; (2) fase partisipatoris; dimana proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, dan (3) fase emansipatoris, masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam mengaktualisasikan dirinya (Pranaka & Prijono, 1996), dengan bermuara pada tiga sasaran pokok yaitu: (1) meningkatnya pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan; (2) berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat di daerah pedesaan; dan (3) berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparat maupun warga (Sumodiningrat 2000 dalam Juliantara, 2000), dan dilakukan melalui tiga arah yaitu: (1) penciptaan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); (2) penguatan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering); dan (3) perlindungan (protecting) terhadap pihak yang lemah agar jangan bertambah lemah serta mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah (Kartasasmita, 1996), serta menggunakan tiga pendekatan , yaitu: pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin, kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Kartasasmita, 1996 dalam Soegijoko, 1997).

Personalitas yang dibangun itu tidak lain merupakan identitas yang berbeda dari sebelumnya yang memiliki keyakinan diri (self confidence), kemampuan berkreasi (creative ability), serta kemampuan untuk menghadapi dunia dengan 3P yaitu poise (sikap tenang), purpose (tujuan hidup), dan pride (bangga dengan keberadaannya) (Pomeroy dan Carlos 1997). Wujud dari pernyataan hak masyarakat adalah partisipasi mereka dalam pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil pembangunan. Karena itu maka pemberdayaan mendorong adanya proses partisipasi masyarakat yang akhirnya membuat proses pembangunan lebih bernuasa dari bawah (bottom-up) dari pada perintah atau arahan atas (top-down) (Ferrer 1994).

Berdasarkan konsep tersebut, proses pemberdayaan secara umum meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: merumuskan relasi kemitraan, mengartikulasikan tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada, mendefinisikan arah yang ditetapkan, mengeksplorasi sistem-sistem sumber, menganalisis kapabilitas sumber, menyususn frame pemecahan masalah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperluas kesempatan-kesempatan, mengakui temuan-temuan, dan mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai (Mulekom 1999).

Berkaitan dengan pemberdayan masyarakat pesisir, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, di antaranya adalah:

  1. Strategi Fasilitasi, yaitu mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen peubah secara bersama-sama dengan kliennya (masyarakat) mencari penyelesaian.
  2. Strategi edukatif, yaitu strategi yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian terhadap segmen yang akan diberdayakan.
  3. Strategi persuasive, yaitu strategi yang ditujukan untuk membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila target tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan.
  4. Strategi kekuasaan, yaitu strategi yang efektif membutuhkan agen peubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai kemampuan untuk monopolis akses. Untuk terlaksananya strategi-strategi tersebut, program unggulan harus dibuat dan dilaksanakan secara terstrukur dan terencana dengan komitmen yang kuat (Sen dan Nielsen 1996).

Berkaitan dengan strategi pemberdayaan dikatakan bahwa pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat (Community Based Management= CBM) adalah suatu strategi untuk mencapai pembangunan berpusat pada masyarakat, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah (Sen S, Nielsen, 1996).

Pengelolaan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Pengembangan masyarakat dengan CBM dikaitkan dengan kepercayaan (religion). Oleh sebab itu pengelolaan berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang mengakomodir berbagai kepentingan (termasuk pemerintah) dalam pengelolaan sumberdaya alam yang disebut CO-Operative Management (CO- Management) (Ferrer 1994).

Pengelolaan dengan konsep CBM ini hampir tidak ada campur tangan pemerintah. Pengelolaan dengan CBM ini memiliki resiko jika sumberdaya manusianya tidak siap. Namun demikian, dalam konsep pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam kenyataannya juga tidak sepenuhnya berhasil tanpa keterlibatan pemerintah dalam implementasinya (Ferrer 1994). Masyarakat memiliki banyak kekurangan terutama dalam kualifikasi pendidikan, kesadaran akan pentingnya lingkungan, keuangan/ permodalan dan sebagainya.

Merumuskan model pemberdayaan ekonomi nelayan tradisional harus mem-perhatikan karakteristik mereka (Frith 1967 dalam Mubyarto 1994), secara geografis mereka sebagai sebuah masya-rakat yang memiliki kebudayaan tertentu yang menjadi pembeda dengan kelompok sosial lainnya (Kusnadi, 2009), dan mereka adalah pekerja keras, cerdik, dan ulet sehingga dapat bertahan hidup dan melepaskan diri dari belenggu rantai kemiskinan yaitu kemiskinan itu sendiri (Chambers,1983). Di antara ketiga ke-lompok (buruh tani, petani gurem, dan nelayan) di pedesaan yang paling miskin, nelayanlah yang paling berat kehidup-annya, karena mereka itu sebagian merupakan kelompok yang terusir dari daerah-daerah pertanian (Mubyarto & Kartodirdjo (1988). Menurut Suyanto (1996), ada dua faktor yang menyebabkan munculnya kerentanan yang semakin parah di antara keluarga nelayan yaitu: (1) irama musim dimana kehidupan nelayan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan alam; dan (2) faktor harga dan daya tahan ikan hasil tangkapan nelayan dimana harga ikan sangat ditentukan oleh kondisi fisik ikan tersebut. Faktor-faktor tersebut di atas menyebabkan tingkatan pendapatan nelayan tradisional relatif rendah

PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

Konsep pemberdayaan (empowerment) dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat (Hikmat, 2001). Dari konsep pemberdayaan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dan lautan merupakan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Soesilowati dalam Latif (1999), ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir yaitu :

1.  Strategi Fasilitatif yaitu strategi yang mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran suatu program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen perubah bersama-sama masyarakat mencari penyelesaian terhadap suatu masalah.

2. Strategi Edukatif, yaitu strategi yang memberikan pengetahuan dan keahlian pada masyarakat yang akan diberdayakan.

3. Strategi Persuasif, yaitu strategi yang berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila masyarakat tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan.

4. Strategi kekuasaan, yaitu strategi yang membutuhkan agen perubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai akses untuk monopoli.

Inti dari empat strategi pemberdayaan di atas adalah memberikan cara pengelolaan terbaik yang harus dilakukan agar masyarakat pesisir mau dan mampu  mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Nikijuluw (2002) menjelaskan tiga bentuk manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan dan lautan, yaitu pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (PSPBM), pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah dan ko-manajemen (integrasi PSPBM dan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah).

PSPBM dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanannya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan, aspirasi dan mengambil keputusan untuk menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka. Pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah berarti semua tahapan dan pengelolaan sumberdaya perikanan mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kuasa dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Keunggulan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah adalah dari sisi aspek legal, yang sangat didukung oleh aturan-aturan formal dan tertulis sehingga apabila setiap pihak dapat menjalankan dan mematuhi seluruh aturan dengan baik maka hasilnya akan baik pula.

PSPBM dan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan. Kedua bentuk pengelolaan tersebut bisa dipadukan atau diintegrasikan sehingga kelemahan yang satu bisa ditutupi oleh keunggulan yang lain. Pengintegrasian kedua bentuk pengelolaan ini dikenal dengan nama kolaborasi manajemen, kooperatif manajemen atau ko-manajemen. Ko-manajemen menyiratkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan inti dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Strategi dan manajemen pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan dapat dituangkan dalam bentuk program-program nyata, yang merupakan program unggulan, terencana dan komitmen yang kuat. Bentuk program nyata tersebut (PKSPL dan LIPI, 1998) adalah program peningkatan kesejahteraan nelayan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengetahuan IPTEK serta pengembangan industri perikanan dan kelautan. Program PEMP adalah salah satu betuk program nyata tersebut.

Ditinjau dari bentuk strategi, program PEMP merupakan strategi fasilitatif dalam memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan, yaitu strategi yang mengharapkan masyarakat pesisir dan nelayan sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki dan agen perubah bersama-sama masyarakat mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Pada program PEMP, yang menjadi agen dalam perubahan adalah TPD (Tenaga Pendamping Desa).

Pesoalan mendasar yang dipertanyakan tentu kemampuan TPD sebagai agen perubahan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat pesisir dan nelayan terhadap sumberdaya dan pilihannya. Untuk menunjang kemampuan TPD maka dilakukan TOT (training of trainer), tetapi dalam waktu yang singkat dan mungkin TOT tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tugas TPD.  Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program PEMP, TPD sebaiknya dipilih dari orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat meskipun harus dibayar lebih tinggi. Namun yang terjadi pada PEMP, justru TPD dipilih dari lulusan perguruan tinggi (tidak mesti perikanan) yang belum mendapatkan pekerjaan untuk diberdayakan sehingga muncul kesan PEMP merupakan lapangan kerja baru. Jika ini benar, maka opportunity cost-nya terlalu besar karena PEMP menghabiskan dana yang tidak sedikit.

Luasnya wilayah kerja TPD juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas TPD sebagai agen perubahan. Umumnya, satu daerah kota/kabupaten yang mendapat program PEMP memiliki hanya satu orang TPD. Suatu tugas yang berat dengan beban kerja yang berat pula. Terlepas dari layak dan tidak layaknya reward yang diterima TPD, sulitnya rasanya untuk seseorang meng-cover satu wilayah kota/kabupaten. Apalagi reward yang diterima dianggap tidak layak, kinerja TPD pun dipertanyakan. Sehingga harus dilakukan kajian terhadap beban tugas TPD dan kemampuan maksimal seorang TPD memikul beban kerja, tentu dengan reward yang memadai.

Jika dilihat dari bentuk manajemen, program PEMP merupakan bentuk manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah. Dalam program ini, DKP melakukan semua tahapan dan pengelolaan sumberdaya perikanan mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat pesisir dan nelayan hanya menjadi objek/sasaran dari sebuah program.

Keunggulan program PEMP adalah dari sisi aspek legal, yang sangat didukung oleh aturan-aturan formal dan tertulis sehingga apabila setiap pihak dapat menjalankan dan mematuhi seluruh aturan dengan baik maka hasilnya akan baik pula. Tetapi akan terjadi kegagalan dalam mencegah kelebihan eksploitasi sumberdaya perikanan, kesulitan dalam penegakan hukum, kemampuan dan keberhasilan masyarakat untuk menghindar dari peraturan dan administrasi dalam bentuk biaya yang tinggi.

Saat ini sudah waktunya pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat pesisir dan nelayan. Dengan demikian, terdapat pembagian tugas yang jelas antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan secara bijak dan berkelanjutan.

 

PERSPEKTIF EKONOMI SUMBERDAYA & LINGKUNGAN

Ilmu ekonomi sumberdaya dan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan (Kusumastanto, 2000). Salah satu isu besar dalam manajemen sumberdaya dan lingkungan adalah pemerataan kesejahteraan dalam suatu generasi / intra generational equity dan antar generasi / inter generational equity (Messie, 2004).

Intra generational equity merupakan pemerataan kesejahteraan untuk setiap kelompok atau komunitas masyarakat dengan adanya pemanfaatan suatu sumberdaya. Setiap pemanfaatan sumberdaya, ada pihak yang mendapatkan keuntungan dan mengalami peningkatan kesejahteraan serta ada pula pihak yang mendapat dampak negatif dan berkurang kesejahteraannya. Untuk itu perlu ada pemerataan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang mendapat dampak negatif. Inter generational equity merupakan pemerataan kesejahteraan dimana kesejahteraan yang dimiliki oleh generasi sekarang tidak mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang. Memang masih menjadi perdebatan tanpa solusi tentang hak generasi saat ini menentukan kesejahteraan generasi yang akan datang. Tetapi untuk keperluan penelaahan terhadap program PEMP, maka diasumsikan harus ada pemerataan kesejahteraan antar generasi.

Setiap sumberdaya yang ada di lingkungan memiliki harga yang secara ekonomis dapat dikuantifikasikan, tetapi ada yang dapat di tangkap oleh pasar dan ada yang tidak. Karena biasanya sebuah pasar menangkap arti sumberdaya hanya secara finansial. Untuk itu diperlukan teknik valuasi ekonomi, yaitu suatu teknik penilaian ekonomi terhadap sumberdaya tidak hanya secara finansial tetapi dengan memperhitungkan nilai ekonomi total(total economic value / TEV) sumberdaya tersebut.

Nilai ekonomi total adalah nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu sumberdaya alam, baik nilai guna maupun nilai fungsional yang harus diperhitungkan dalam menyusun kebijakan pengelolaannya sehingga alokasi dan alternatif penggunaannya dapat ditentukan secara benar dan mengenai sasaran. Secara garis besar nilai ini dibagi menjadi dua macam, yaitu nilai manfaat (use value / UV) dan bukan nilai manfaat (non-use value / NUV) (Kusumastanto, 2000).

Nilai manfaat (UV) adalah jumlah dari nilai manfaat langsung (direct use value / DUV), nilai manfaat tidak langsung (indirect use value / IUV)dan nilai manfaat pilihan (option value / OV). Nilai manfaat langsung (DUV) adalah output (barang dan jasa) yang terkandung dalam suatu sumberdaya yang secara langsung dapat dimanfaatkan. Nilai manfaat tidak langsung (IUV / indirect use value) adalah barang dan jasa yang ada karena keberadaan suatu sumberdaya yang tidak langsung dapat diambil dari sumberdaya alam tersebut. Nilai manfaat pilihan (OV / option value) adalah potensi manfaat langsung atau tidak langsung dari suatu sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan di waktu mendatang dengan asumsi sumberdaya tersebut tidak mengalami kemusnahan atau kerusakan yang permanen. Nilai ini merupakan kesanggupan individu untuk membayar atau mengeluarkan sejumlah uang agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam  di waktu mendatang.

Bukan nilai manfaat (NUV) adalah jumlah dari nilai pewarisan (baquest value / BV) dan nilai keberadaan (existence value / EV). Nilai pewarisan (BV) adalah nilai yang berkaitan dengan perlindungan atau pengawetan (preservation) suatu sumberdaya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang sehingga mereka dapat mengambil manfaat sebagai manfaat yang telah diambil oleh generasi sebelumnya. Nilai keberadaan (EV) adalah nilai keberdaan suatu sumberdaya alam yang terlepas dari manfaat yang dapat diambil dan lebih berkaitan dengan nilai religius yang melihat adanya hak hidup pada setiap komponen sumberdaya alam (Kusumastanto, 2000).

Secara umum, nilai ekonomi total dapat ditulis dalam bentuk persamaan:

TEV = UV + NUV , dimana :
UV = DUV + IUV + OV dan NUV = EV + BV sehingga :
TEV = DUV + IUV + OV + EV + BV

Nilai total ekonomi suatu sumberdaya dapat dieksploitasi pemanfaatannya secara besar-besaran karena tidak adanya mekanisme yang mengatur keseimbangan dan secara otomatis membatasi tingkat pemanfaatan. Teknik untuk mencari adanya putusan alokasi sumberdaya secara efisien yaitu Cost Benefit Analysis dengan kriteria keputusan Net Present Value (NPV), B-C Ratio dan Interest Rate of Return (IRR).

Sumberdaya perikanan, terutama laut merupakan public good dan bersifat open acces. Program PEMP dengan pendekatan moneter (bantuan finansial) memberikan keleluasaan kepada masyarakat pesisir dan nelayan untuk mengeksploitasi sumberdaya yang terbuka tersebut. Program PEMP memberikan bantuan peningkatan kinerja masyarakat pesisir dan nelayan  melalui perbaikan alat tangkap yang dianggap ekonomis dan berteknologi tinggi serta bantuan modal untuk budidaya perikanan.

Perguliran dana ekonomi produktif memungkinkan berkembangnya alat tangkap serta usaha budidaya nelayan dan masyarakat pesisir. Dari alat tangkap tradisional menjadi alat tangkap modern. Dari usaha budidaya yang bersifat subsisten menjadi usaha budidaya yang bersifat komersial. Jika ini terjadi, merupakan suatu perubahan awal yang baik untuk mengeluarkan masyarakat pesisir dan nelayan dari lingkaran kemiskinan.

Pemerataan kesejahteraan antar masyarakat pesisir dan nelayan untuk generasi yang sekarang bisa terjadi. Tetapi bantuan modal yang diberikan tidak diikuti dengan aturan-aturan tentang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan. Perbaikan alat tangkap dapat meningkatkan produktivitas nelayan. Tetapi tidak ada aturan tentang jumlah maksimal setiap species ikan yang boleh diekspolitasi setiap hari atau setiap musimnya sehingga ketersediaan ikan dilaut tidak punah dan menjadi lestari, terutama untuk ikan-ikan langka dan memiliki nilai ekonomis penting. Berkembangnya usaha budidaya yang berorientasi profit memberikan peningkatan pendapatan bagi pembudidaya. Tapi disisi lain akan terjadi pengrusakan terhadap sumberdaya perikanan lainnya seperti hutan mangrove. Keberadaan ekosistem mangrove memiliki arti penting dalam kelestarian lingkungan pesisir dan lautan.

Pada program PEMP, peningkatan kinerja masyarakat pesisir dan nelayan belum memperhitungkan nilai pemanfaatan suatu sumberdaya secara menyeluruh sehingga yang muncul adalah undervaluation terhadap sumberdaya perikanan (Messie, 2004). Jika ini terjadi secara terus menerus maka eksploitasi sumberdaya perikanan menjadi berlebihan dan tidak terkendali. Terganggunya ekosistem lingkungan pesisir dan lautan mungkin tidak memberikan dampak terhadap generasi yang sekarang tetapi mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang. Sebenarnya yang terjadi bukanlah peningkatan kesejahteraan tetapi pengalihan kesejahteraan yaitu kesejahteraan generasi yang akan datang diambil sebagian oleh generasi yang sekarang sehingga pembangunan perikanan dan kelautan secara berkelanjutan suatu saat akan tinggal jargon saja.

Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan pendekatan moneter/finansial harus hati-hati. Pertama harus ada kajian secara ekonomi dan bukan hanya kajian finansial dalam memanfaatkan suatu sumberdaya dengan standar kelestarian dalam pemanfaatan tersebut.Kedua harus ada aturan yang jelas berupa reward dan punishment bagi yang memenuhi dan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang dapat tercapai tetapi tidak merusak sumberdaya dan lingkungan sehingga generasi yang akan datang mendapatkan tingkat kesejahteraan minimal sama dengan kesejahteraan generasi sekarang.

Isa Wahyudi

CEO INSPIRE Group
HP./WA : +62 815-5181-303

 

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Purbantin, Hadi. (tt). Model dan Implementasi Pemberdayaan Petani nelayan Kecil Dengan Metodologi P4K Di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Arif, Satria. (2003). Menuju Gerakan Kelautan. Jurnal Agrimedia.Volume 8 Nomor 2 April 2003

Basuki, Riyanto. (2006). Analisis Pengen-tasan Kemiskinan Masyarakat Pe-sisir Melalui Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro: Studi Kasus di Pasuruan dan Tanggerang. Bogor. Tesis Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Bengen, D.G., (2000).  Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem dan Sumber daya Pesisir. Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 13-18 November 2000.  Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB.

——————-, (2001).  Ekosistem dan Sumber daya Pesisir dan Laut Serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Bogor 29 Oktober – 3 November 2001.  Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB.

——————, (2002).  Sinopsis Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya.  Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB.

Budiharsono, Sugeng. (2004). Analisis dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Bahan Kuliah Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PS SPL) IPB. Bogor.

Budiharsono, (2001). Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Chambers, Robert. (1983). Rural Deve-lopment: Putting The Last First. Title, USA, New York.

Clark, J. R., (1996). Coastal Zone Management: Handbook. Lewis Publishers, Boca Raton New York London Tokyo.

Dahuri, R., Rais, J.M., Ginting S.P. dan Sitepu, M.J., (2004). Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Cetakan Ketiga, Edisi Revisi. PT Pradnya Paramita, Jakarta.

——————, (1999). Reposisi Pembangunan Kelautan Sebagai Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Menyongsong Milenium Ke-3. Makalah, disampaikan dalam kegiatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

——————–, (2004). Kebijakan dan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional. Makalah pada acara Ocean Out Look BEM FPIK – IPB Tanggal 16 Mei 2004. Bogor.

Damanhuri, (1997). Ekonomi Politik Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

————-, (2004). Analisis dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Bahan Kuliah Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PS SPL) IPB. Bogor.
DKP RI, 2003. Profil LEPP-M3 dan Data Kelompok Masyararakat Pemanfaat (KMP) PEMP TA 2001 – 2003.  Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.

————-, (2003). Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI . Jakarta .

Damanhuri, Didin S dkk. (1997). Tinjauan Kritis Ideologi Liberalisme dan Sosialisme. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri. Jakarta

Departemen Kelautan dan Perikanan R.I., (2002).  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. : Kep. 10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.

Field, Barry C and Martha K. (2002). Environmental Economic : An Introduction. Third Edition. McGraw-Hill Irwin.

Idris, I., (2001). Penjabaran Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pesisir dan laut. Makalah, disampaikan dalam Pelatihan ICZM, Jakarta 8 – 20 Oktober 2001, Kerjasama Direktorat Jenderal Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil DKP bekerjsama dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Jakarta.

Kartasasmita, Ginanjar. (1996). Pemba-ngunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES, Jakarta.

Kartasasmita, Ginanjar. (1997). Kemiskinan, Balai Pustaka, Jakarta.

Kusnadi ,dkk. 2000b. 6 Tahun Program PEMP: Sebuah Refleksi. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Ma-syarakat Pesisir, Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Per-ikanan.

———– (2009). Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir.Penerbit Ar-Ruzz Media. Yokyakarta

Kusumastanto, T. (2000). Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Diktat Kuliah PS SPL – IPB. Bogor .

Latif, A. Gunawan. (1999). Peran LSM dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Pulau Barang Caddi Kota Makasar. Tesis Program Pasca Sarjana IPB PS SPL. Bogor .

Messie, Nawir. (2004). Environmental Policy Analysis and Approach. Bahan Kuliah Mata Kuliah Analisis dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Sekolah Pasca Sarjana IPB. Bogor.

Mubyarto , et.al. (1997). Ekonomi Rakyat, Program IDT, Demokrasi Ekonomi. Aditya, Medya, Yokyakarta.

————. dan Kartodirdjo. (1988). Pembangunan Pedesaan di Indo-nesia. Liberty, Yokyakarta.

————., et al. (1994). Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal. Aditya Media, Yokyakarta.

————. (1989). Nelayan dan Kemiskinan. Yayasan Agro Ekonomi, Jakarta.

————. (1998). Gerakan Penanggu-langan Kemiskinan. Aditya Media, Yokyakarta.

Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, 2000. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.

Nikijuluw, Victor PH. (2002). Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Kerjasama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional dengan PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.

PKSPL dan LIPI. (1998). Strategi Dasar Pembangunan Kelautan di Indonesia. Kerjasama PKSPL IPB dan Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Puslitbang Oseanologi LIPI.Jakarta.

Pranaka, A.M.W dan Prijono, Onny S. (1996). Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, CSIS, Jakarta.

Salam, D. S., 2003. Otonomi Daerah; Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya. Cetakan ketiga (Edisi revisi). Penerbit Djambatan, Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan (2000). Pembaharuan Sosial Desa sebagai Syarat Kemajuan Desa: Kecamatan sebagai Pusat Per-tumbuhan Ekonomi Daerah, dalam Julianta, Dadang. Arus Bawah Demokrasi, Otonomi, dan Pem-berdayaan Desa. Yayasan LAPERA Indonesia, Yokyakarta.

—————————–. (2000). Pemba-ngunan Ekonomi Melalui Pembangunan Pertanian, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Suparlan, Prajudi. (1995). Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Susilo, S.B. 1999.  Perencanaan Perikanan Nasional dengan Pendekatan Model dan Simulasi.  J. II. Pert. Indo. Vol. 8(2).

Suyanto, Bagong. (1996). Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pemba-ngunan Desa. ADITYA Media, Yokyakarta

Leave a Reply