KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROPINSI JAWA TIMUR

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROPINSI JAWA TIMUR

Oleh: Isa Wahyudi

 

  1. KEPARIWISATAAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL

Undang-Undang Kepariwisataan

Pedoman nasional pariwisata secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pedoman tersebut memuat perihal umum dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia, diantaranya:

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Asas, Fungsi dan Tujuan

BAB III : Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan

BAB IV : Pembangunan Kepariwisataan

BAB V : Kawasan Strategis

BAB VI : Usaha Pariwisata

BAB VII : Hak, Kewajiban dan Larangan

BAB VII : Kewenangan Pemerintah & Pemda

BAB IX : Koordinasi

BAB X : Badan Promosi Pariwisata Indonesia

BAB XI : Gabungan Industri Pariwisata Indonesia

BAB XII : Pelatihan SDM, Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja

BAB XIII : Pendanaan

BAB XIV : Sanksi Administratif

BAB XV : Ketentuan Pidana

Pada BAB III disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia dilakukan atas prinsip dasar sebagai berikut:

a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

e. memberdayakan masyarakat setempat;

f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;

h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, mengarahkan bahwa setiap kegiatan pariwisata di Indonesia harus mendukung singkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, baik secara makrokosmos maupun mikrokosmos. Singkronisasi secara vertikal artinya perencanaan kepariwisataan yang dilakukan di Kota Pasuruan harus sesuai/singkron dengan pedoman yang terdapat pada tingkat provinsi, nasional maupun internasional, baik secara pedoman perundang-undangan maupun konsep arahan kebijakan. Singkronisasi secara horizontal artinya perencanaan kepariwisataan yang dilakukan di Kota Pasuruan harus menjamin keterpaduan dengan arahan tata ruang dan antar sektor, serta menjunjung tinggi norma, sosial dan budaya lokal, serta juga melibatkan masyarakat dalam pemberdayaannya.

Pada BAB IV tentang Pembangunan Kepariwisataan disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia disusun meliputi aspek sebagai berikut:

a. Industri Pariwisata;

b. Destinasi Pariwisata;

c. Pemasaran; dan

d. Kelembagaan Kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPARNAS), rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi (RIPPARPROV), dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota (RIPPAR Kab/Kota). Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan tersebut dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi diatur dengan Peraturan Daerah provinsi. Adapun Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kegiatan penyusunan RIPPAR Kota Pasuruan ini disusun dengan 4 aspek utama tersebut, yakni meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pada BAB VI disebutkan bahwa Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, antara lain:

a. daya tarik wisata;

b. kawasan pariwisata;

c. jasa transportasi wisata;

d. jasa perjalanan wisata;

e. jasa makanan dan minuman;

f. penyediaan akomodasi;

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

i. jasa informasi pariwisata;

j. jasa konsultan pariwisata;

k. jasa pramuwisata;

l. wisata tirta;

m. SPA.

Pada BAB VII disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pariwisata sesuai lingkup daerahnya. Khusus bagi Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang sebagai berikut:

a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;

b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;

c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;

d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;

e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;

i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;

j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;

k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pedoman tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi terhadap pengembangan wisata di daerahnya, dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata yang dirasa perlu dilakukan. Penyusunan kajian ini merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peran tersebut.

Keterkaitan kepariwisataan Kota Pasuruan dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional belum diatur secara mendetail, kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional hanya mengatur hal-hal kepariwisataan secara menyeluruh seperti destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata yang semua masuk dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Dalam peraturan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

Visi dan Misi

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

    1. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat
    2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
    3. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
    4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan

Berdasarkan PP No.50 Tahun 2011 tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah:

  1. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata
  2. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
  3. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
  4. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sasaran

Sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah peningkatan:

  1. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
  2. jumlah pergerakan wisatawan nusantara
  3. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara
  4. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
  5. produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan

Arah Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

Berdasarkan PP No. 50 tahun 2011 arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan kepariwisataan nasional yang dilaksanakan sebagai berikut:

  1. Berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan
  2. Berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan
  3. Tata kelola yang baik
  4. Terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku
  5. Mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Arah pembangunan tersebut menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, disebutkan tentang DPN, KPPN dan KSPN. DPN adalah Destinasi Pariwisata yang berskala nasional. Perwilayahan DPN adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk KPPN dan KSPN, dengan rincian sebagai berikut:

  1. KPPN adalah Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional, yakni kawasan dengan potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang memiliki pengaruh secara regional pada satu atau lebih aspek.
  2. KSPN adalah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yakni KPPN dengan nilai strategis pariwisata tingkat nasional, merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

KPPN maupun KSPN merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata berskala Nasional (DPN), yang mana memiliki program pembangunan pariwisata bagi seluruh DTW yang masuk dalam wilayah plottingnya.

 

Gambar 1 DPN Bromo-Malang dan Sekitarnya

  1. KEPARIWISATAAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR
  2. Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur

Strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan mengembangkan daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang terintegrasi secara spasial dengan memperhatikan keunggulan dan daya saing secara global melalui:

  1. pengidentifikasian potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
  2. penetapan potensi daya tarik wisata unggulan;
  3. pembentukan jalur pengembangan wisata yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
  4. pengembangan kegiatan penunjang wisata;
  5. pelestarian tradisi atau kearifan masyarakat lokal; dan
  6. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat dan/atau perajin lokal untuk pengembangan pariwisata.

Kebijakan Sistem Pusat Pelayanan Provinsi Jawa Timur

Sistem perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL). Kota Pasuruan termasuk dalam PKWP yang berarti bahwa Kota Pasuruan merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW yang nantinya akan berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 8 (delapan) Wilayah Pengembangan. Wilayah Pengembangan tersebut meliputi:

  1. WP Germakertosusila Plus

Berpusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri;

  1. WP Malang Raya

Berpusat di Kota Malang meliputi: Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri;

  1. WP Madiun dan sekitarnya

Berpusat di Kota Madiun meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ngawi dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri;

  1. WP Kediri dan sekitarnya

Berpusat di Kota Kediri, meliputi: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan, dan industri;

  1. WP Probolinggo–Lumajang

Berpusat di Kota Probolinggo meliputi: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan;

  1. WP Blitar

Berpusat di Kota Blitar meliputi: Kota Blitar dan Kabupaten Blitar dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata;

  1. WP Jember dan sekitarnya

Berpusat di Perkotaan Jember meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dengan fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata;

  1. WP Banyuwangi

Berpusat di Perkotaan Banyuwangi meliputi: Kabupaten Banyuwangi dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Kebijakan Pola Ruang Kawasan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Kawasan peruntukan pariwisata di Povinsi Jawa Timur meliputi:

          1. daya tarik wisata alam;
          2. daya tarik wisata budaya; dan
          3. daya tarik wisata hasil buatan manusia.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur diarahkan sebagai berikut:

  1. perlengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana pengembangan, dan tingkat pelayanan setiap kawasan daya tarik wisata;
  2. penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata;
  3. pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
  4. pengembangan pemasaran pariwisata melalui pengembangan pasar wisatawan, citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi pariwisata.

Berdasarkan dari kebijakan kepariwisataan Jawa Timur, bahwa Kota Pasuruan termasuk ke dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Koridor Germakertosusila Plus.

  1. Kebijakan Pembangunan RIPDA Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan hal tersebut diatas maka DTW yang ada di kawasan wisata merupakan prioritas pengembangan, baik berdasarkan kebijakan kepariwisataan Jawa Timur maupun berdasarkan dengan potensi pada sektor kepariwisataan. Kepariwisataan di Kota Pasuruan potensial untuk dikembangkan, tetapi didalam pengembangan pariwisata kawasan wisata tidak terlepas dari segi eksternal. Jika dilihat potensi secara eksternal sangat mendukung. Jika dikaitkan dengan DTW, posisi Kota Pasuruan berada di jalur utara antara Kota Malang dan Probolinggo. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan membuat pola perjalanan dan linkage system, maka diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan di Kota Pasuruan.

Linkage system

 

Gambar 2. 2 Arahan Rencana Linkage Sistem Eksternal (Lingkup Nasional)

Keterangan:

  • Rencana Jalur A

Jalur A merupakan rute jalur wisata nasional, yang menghubungkan Jogyakarta (Candi Borobudur) dengan Bali – Lombok. Rute wisata tersebut melewati; Jogyakarta – Solo – Ngawi – Madiun – Nganjuk – Jombang – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi – Bali – Lombok. Jalur ini merupakan jalur yang paling ramai dilewati wisatawan, baik dalam negeri maupun dari mancanegara. Kondisi eksisting jalur ini sangat bagus, karena merupakan jalur jalan dengan kelas nasional.Arahan rencana yang diberikan:

Alternatif 1 : Yogyakarta – Solo – Ngawi – Madiun – Nganjuk – Jombang – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi – Bali – Lombok.

Alternatif 2 : Yogyakarta – Solo – Ngawi – Magetan – Madiun – Ponorogo – Trenggalek – Tulungagung – Blitar – Malang – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi – Bali – Lombok.

Alternatif 3 : Yogyakarta – Solo – Pacitan – Trenggalek – Tulungagung – Blitar – Malang – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi – Bali – Lombok.

Dari ketiga alternatif tersebut, rute Kota Pasuruan yang dilewati oleh rute perjalanan nasional,. Rute jalur wisata nasional yang dilewatkan menuju Kota Pasuruan tetap menuju ke daerah tujuan wisata dengan pangsa lokal, nasional dan internasional.

  • Rencana Jalur B

Jalur B merupakan jalur wisata nasional, dengan wisatawan regional, nasional bahkan mancanegara. Hal ini disebabkan karena Surabaya merupakan salah satu pintu gerbang arus wisatawan. Kondisi jalur yang menghubungkan Surabaya dengan Trenggalek ini memiliki kondisi yang sangat bagus, dengan rute melewati; Kabupaten Kediri – Tulungagung – Trenggalek. Arahan pengembangan pada jalur ini, adalah pengembangan paket-paket wisata mulai dari Surabaya – Trenggalek, sehingga obyek-obyek yang ada bisa terangkat dan berkembang.

  • Rencana Jalur C

Jalur C merupakan jalur wisata nasional, yang tergabung dalam DTW Jawa Timur bagian Timur. Pada jalur ini terhubung rute dari Probolinggo – Malang Raya – Blitar – Tulungagung – Trenggalek. Obyek yang paling terkenal di kawasan itu adalah Gunung Bromo dan Gunung Semeru.

Arahan pengembangan, yang berhubungan dengan linkage system dengan DTW di Kota Pasuruan adalah mengadakan kerjasama dengan kabupaten untuk membentuk paket-paket wisata yang dihubungkan dengan potensi wisata kabupaten, disamping juga perlu adanya peningkatan kualitas jalan serta sarana dan prasarana pendukungnya.

  • Rencana Jalur D

Jalur F merupakan akses yang menghubungkan Kota Blitar dengan Tulungagung, Kediri dan Ponorogo dalam lingkup rencana jalur Lingkar Wilis, dimana memiliki daya tarik wisata, seperti Dilem Wilis dan Argowilis. Kondisi akses jalan yang ada: buruk sampai dengan sedang dengan perkerasan aspal. Rencana pengembangan pada jalur ini yaitu berupa peningkatan kualitas jalan, penambahan sarana dan prasarana jalan, serta perlu adanya pos jaga/peristirahatan di sepanjang jalan ini, mengingat kawasan ini termasuk dalam kawasan lindung dengan topografi > 30 % (curam).

 

Isa Wahyudi

CEO INSPIRE Group
HP./WA : +62 815-5181-303

Leave a Reply