ANALISA PENGEMBANGAN INVESTASI BIDANG PARIWISATA

Oleh: Isa wahyudi

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur segala kewenangan yang menjadi urusan wajib maupun pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Undang-Undang ini ditetapkan agar. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan

Dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan salah satu dari delapan urusan pilihan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dalam pasal 12 ayat (3) adalah pariwisata.

Di era globalisasi yang menuntut daya saing tinggi saat ini, pemerintah telah menetapkan bahwa sektor pariwisata sangat perlu dikembangkan dan dibina secara sinergi sebagai sektor unggulan. Kepariwisataan memiliki peran penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan kerja, mendorong pembangunan dan memperbesar pendapatan daerah, memperkaya kebudayaan daerah, dan melestarikan lingkungan hidup. Selama ini, pariwisata telah memberikan kontribusi dalam masuknya devisa negara dan APBD di beberapa daerah. Kegiatan pariwisata atau dalam perekonomian yang sering dikatakan ekonomi pariwisata dikatagorikan dalam demand-side economy, yang artinya menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dilihat bahwa ekonomi pariwisata dalam perspektif makro ekonomi (agregat demand). Selama berwisata, wisatawan akan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (tourism final demand) pasar barang dan jasa. Selanjutnya final demand wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (investment derived demand) untuk berproduksi dalam memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan, restoran dan lain-lain (Spillane, 1994: 20).

Sektor Pariwisata telah menjadi sektor yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta peluang investasi besar dalam pengembangannya. Berkaitan dengan investasi, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal.

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Penanaman modal atau investasi adalah salah-satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan minat calon-calon penanam modal (investor) dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Upaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan, dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini dalam lima tahun ke depan masih memerlukan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan investasi di di Daerah. Perhatian ini perlu direncanakan dan dituangkan dalam suatu rencana strategis Badan Investasi dan Promosi. Untuk tercapainya peningkatan investasi di Kabupaten Pacitan, perlu dibuat suatu pemetaan investasi bidang pariwisata.

Daerah yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan menjadi daerah wisata yang lebih kompetitif karena banyak lokasi wisata yang berharga di dalamnya dan menawarkan keindahan alam Kabupaten Pacitan. Oleh sebab itu, untuk mendukung bidang pariwisata, pemerintah telah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan, badan promosi pariwisata daerah, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

Pengembangan dan perluasan pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan satu individu dalam kabupaten, tetapi juga dari beberapa pihak yang turut berpartisipasi untuk merawat dan melakukan perbaikan bagi aset di daerah mereka. Kabupaten Pacitan memilki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk didalamnya di sektor pariwisata. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengembangan produk-produk yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata.

Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Adanya investasi di bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi.

Keberadaan suatu data base dan profil pariwisata yang handal sudah menjadi kebutuhan pokok dalam rangka menghasilkan informasi yang akurat, cepat, lengkap dan relevan. Informasi kepariwisataan tersebut harus dapat digunakan mendukung pengambilan berbagai keputusan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu informasi tersebut juga harus dapat digunakan dengan baik oleh pengguna lainnya termasuk masyarakat luas dan mampu memberikan peluang investasi bagi investor dalam negeri maupun luar negeri.

PENANAMAN MODAL

Menurut Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahawa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi”. Oleh sebab itu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan Penanaman Modal adalah: “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia”.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Penyelenggaraan penanaman modal tidak terlepas dari peran pemerintah bidang pelayanan perizinan terpadu yang memiliki wewenang memberikan dan mencabut izin para pemilik modal. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Angka 10 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa: “Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Hal ini mengingat pula adanya kebijakan otonomi daerah yang menjadikan proses penanaman modal dapat dilakukan di Badan atau Kantor Pelayanan Terpadu yang ada di masing-masing daerah otonom.

Selanjutnya masih menurrut Undang-undang 25 tahun 2007 Pasal 1, menyebutkan klasifikasi penanaman modal dibagi menjadi 2 (dua), yakni penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatanmenanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal kewenangan daerah telah diatur melalui fungsi pelayanan terpadu satu pintu. Sebagaimana didefinisisakan sebagai berikut, pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Selanjutnya kewenangan pengelolaan atau urusan penanaman modal di daerah dikuatkan melalui Perundang-undangan otonomi daerah. Baik dalam perundang-undangan yang lama mengenai pemerintah daerah (Undang-undang 32 tahun 2004, Pasal 10) maupun Undang-undang 23 tahun 2014, Pasal 10 bahwasanya urusan mutlak Pemerintah Pusat diantaranya; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Dengan kata lain disebutkan pada Pasal 9 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 menyatakan bahwa urusan pemerintah konkruen adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (baik provinsi dan Kabupaten/Kota). Selanjutnya pada ayat 4 dijelaskan bahwa urusan pemerintah konkruen yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sehingga, urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan ke daerah sesuai ketentuan perundang-undangan terkait yang berlaku. Jadi Pemerintah Daerah dapat mengelola sendiri secara otonom berkaitan urusan penanaman modal atau investasi di daerah.

Dalam pasal 11 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terbaru, bahwa urusan penanaman modal diistilahkan sebagai urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun yang menjadi urusan wajib tersebut ialah:

  1. tenaga kerja;
  2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
  3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil, dan menengah
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olah raga;
  14. statistik;
  15. persandian;
  16. kebudayaan;
  17. perpustakaan; dan
  18. kearsipan.

Melihat Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 37lSK/1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian yang berkewenangan dalam investasi di daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dalam hal ini adalah Bupati/ Wali Kota itu sendiri, dan memberlakukan asas desentralisasi, dengan ada dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap

Selanjutnya dalam ketentuan mengenai bidang usaha dengan persyaratan di bidang penanaman modal diatur dalam Perpres Nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Sehingga setiap investor atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penanaman modal dalam rangka pendirian atau pembentukan usaha untuk penanaman modal harus berlandaskan kedua Peraturan Presiden tersebut.

Sukirno (1997) mencoba menganalisis dan membahas faktor-faktor utama yang mempengaruhi atau menentukan investasi yaitu :

  1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan.
  2. Tingkat bunga.
  3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan.
  4. Kemajuan tehnologi.
  5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
  6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Tujuan atau orientasi dari penanaman modal adalah keuntungan. Sehingga penanaman investasi atau modal oleh para investor atau pengusaha sangatlah ditentukan oleh harapan memperoleh keuntungan dimasa datang. Jadi yang menjadi faktor penentu investasi salah satunya adalah faktor harapan.

Keuntungan yang diharapkan ini akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memutuskan suatu investasi. Besarnya keuntungan yang diharapkan dimasa datang akan memberikan gambaran jenis-jenis investasi yang memiliki prospek baik dan dapat dilaksanakan. Serta berapa besarnya investasi yang akan dilakukan untuk menambah barang modal. Para pengusaha akan melakukan tambahan investasi apabila tingkat pengembalian modalnya yaitu persentasi keuntungan netto (tetapi belum dikurangi pembayaran bunga yang harus dibayar) modal yang diperoleh dan dipergunakan lebih besar dari tingkat bunga.

Selain pertimbangan harapan keuntungan dimasa datang maka para pengusaha (investor) juga memperhitungkan resiko yang akan mereka hadapi. Resiko ini berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu resiko yang berasal dari faktor ekonomi dan non ekonomi.

Resiko yang berasal dari faktor ekonomi adalah resiko yang ditimbulkan oleh keadaan ekonomi baik secara mikro maupun secara makro. Sedang resiko yang berasal dari faktor non ekonomi adalah resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan diluar ekonomi, misal: politik, keamanan dan sebagainya. Dari faktor-faktor inilah yang akan menentukan keputusan investasi oleh perusahaan.

Di kabupaten Pacitan terkait dengan kegiatan investasi atau penanaman modal telah menjadi salah satu prioritas tersendiri untuk meningkatkan perekonomian. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 7 tahun 2012 tentang pemeberian intensif dan pemberian kemudahan penanaman modal maka suatu langka maju dalam membuka pintu gerbang seluas luasnya terhadap potensi investasi di Kabupaten Pacitan terhadap investor yang akan menanamkan modalnya. Sesuai Perda tersebut pada pasal 4 terjabarkan pemberian intensif dalam penanaman modal antara lain; pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; pemberian dana stimulan; serta pemberian bantuan modal. Sedangkan bentuk dari pemberian kemudahan ialah sebagai berikut:

  1. Berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal;
  2. Dukungan penyediaan infrastruktur dari Pemerintah Daerah;
  3. Kemudahanpelayanandan/atauperizinankepadaperusahaanpenanaman modal untukmemperolehhakatastanah, fasilitaspelayanankeimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
  4. Penyediaan data daninformasipeluangpenanaman modal;
  5. Penyediaan sarana dan prasarana;
  6. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
  7. Pemberian bantuan teknis

 

PARIWISATA

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa: “wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan olehseseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang kunjungi dalam jangka waktu sementara. Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu: (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4) Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 pasal 1 angka (5) yaitu segala suatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Dalam pengembangan destinasi pariwisata harus memperhatikan kawasan strategis pariwisata. Adapun definisi menurut UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

  1. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  2. potensi pasar;
  3. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  4. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  5. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  6. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  7. kekhususan dari wilayah.

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Untuk mengembangkan pariwisata, perlu adanya usaha pariwisata sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ jasa bagi pemenuhan keutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Adapun untuk mendapatkan legalitas usaha tersebut perlu adanya Sertifikat Usaha Pariwsata (Pasal 1 Angka 2) bahwa Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.

Tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata. Usaha di bidang pariwisata diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan penerimaan pendapat asli daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan daerah dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, adat istiadat, mempererat persahabatan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pengembangan, pemasaran dan pemberdayaan produk daerah melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya maupun sumber daya manusia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan usaha pariwisata tersebut diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah yang memiliki kemampuan daya saing baik di tingkat regional maupun global. Potensi pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi obyek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora dan fauna, kebudayaan daerah baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa benda hasil karya manusia yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.

Usaha pariwisata diharapkan memberikan manfaat secara merata bagi semua lapisan masyarakat, dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan usaha pariwisata.

Agar konsisi yang mendukung kegiatan usaha pariwisata itu tercipta Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dengan cara pengaturan, pemberian bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan bimbingan diarahkan agar peran serta masyarakat dan usaha pariwisata yang menjadi pelaku utama dalam kegiatan usaha pariwisata dapat digerakkan dan digalang menjadi kekuatan regional.

Pasal 4 dalam Perda Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Usaha Jasa Pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata. Sedangkan jenis-jenis usaha jasa pariwisata dalam pasal 5 ayat (1) pada Perda ini meliputi: a. Jasa Biro Perjalanan Wisata; b. Jasa agen perjalanan wisata; c. Jasa pramuwisata; d. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran; e. Jasa impresariat; f. Jasa konsultan pariwisata; dan g. Jasa informasi pariwisata.

METODOLOGI ANALISA

  1. MACAM PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat desktipsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta lingkungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54). Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan ditafsirkan dengan tepat, dan selanjutnya menjadi dasar dalam menganalisis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif dari Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta analisis SWOT.

  1. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, sebaliknya data yang didapat dari suatu lembaga yang dengan tujuan tertentu menggali data tersebut sebelumnya, akan menjadi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan, antara lain:

  1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh di lapangan/langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan melalui observasi, wawancara, dan membagikan kuesioner, dan lain lain. Sejak awal merancang kajian ini, telah disetujui bersama bahwa sifat kajian adalah partisipatori. Pada prinsipnya, pendekatan partisipatori lebih memberikan waktu dan ruang untuk berdiskusi dua arah antara tim kajian dengan para responden.

  1. Studi Pustaka

Melalui proses pendekatan yang berdasarkan pada teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan teori dan kerangka penelitian. Dengan tujuan mencari teori-teori atau metodologi yang sesuai dan berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan serta memperoleh dukungan teori data yang diolah.

  1. Wawancara (indepth interview).

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2009:231). Pengumpulan data dengan melalui teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dan tanya jawab secara langsung dengan sumber data dan informan yang dapat mendukung data penelitian yang dibutuhkan.

  1. Dokumentasi

Dengan cara pengumpulan data dengan mencatat data yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu. Metode ini untuk mengumpulkan data-data sekunder yang akan diolah sesuai tujuannya.

  1. Observasi Lapangan

Melakukan observasi lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data-data primer dari obyeknya secara langsung

  1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur, sumber tertulis atau dokumen yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Data sekunder buku-buku diperoleh dari SKPD terkait potensi pariwisata.

  1. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, serta data kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka-angka. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif Miles and Huberman serta analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threats). Adapun langkah-langkah analisis menurut Miles dan Huberman (1984) yang diterjemahkan oleh Sugiyono, 2009:247-253, yaitu:

  1. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

  1. Data Display (penyajian data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan unuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

  1. Conclusion Drawing/ verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awak, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan meupakan kesimpulan yang kredibel.

  1. Analisis SWOT

Dalam melakukan inventarisasi atau pemetaan investasi di Kabupaten Pacitan menggunakan analisa SWOT, analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan potensi dan permasalahan peluang investasi terkait dengan pengembangannya. Analisa meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambat, baik dari pihak internal maupun ekternal. Faktor internal yaitu berupa kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weakness), sedang faktor ekternal berupa kesempatan (opportunity) dan ancaman (treaths). Langkah-langkah analisis SWOT ini, yaitu :

        1. Menentukan aspek produk makanan serta variabel-variabelnya.
        2. Membuat matrik dengan baris aspek/variabel dan kolom SWOT.
        3. Mengidentifikasi masing-masing aspek/variabel ke dalam kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Bentuk konseptual matrik tersebut seperti berikut.

Tabel 3.1. Matrik SWOT

Internal

Eksternal

S W
O Strategi Strategi
T Strategi Strategi
        1. Penentuan skor pembobotan terhadap masing-masing faktor.
        2. Menentukan ploting posisi produk makanan rencana berdasarkan SWOT. (lihat bagan dibawah ini).
        3. Penentuan atau pemilihan peluang investasi.

Penentuan ploting posisi peluang investasi dan strateginya akan disusun dalam bentuk kuadran IV sebagai berikut.

Tabel 1 Contoh Analisis SWOT Pengembangan Investasi Pariwisata DTW Pantai Teleng Ria

Internal

Eksternal

Strength (Kekuatan):

  1. Dekat dengan pusat kota
  2. Aksesnya sangat mudah
  3. Terdapat sarana akomodasi
  4. Memiliki pemandangan yang sangat indah dengan ombak yang menawan dan pantai yang bersih
Weakness (Kelemahan):

  1. Jumlah akomodasi yg masih kurang
  2. Disekitar pintu masuk, lingkungannya masih sepi
  3. Kurangnya promosi baik dari pemerintah maupun masyarakat.
  4. Belum tersedianya fasilitas penarikan tunai (Bank maupun ATM)
Opportunity (Peluang):

  1. Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung wisata seperti penginapan, hotel, restoran, rumah makan, dan sebagainya.
  2. Pengembangan fasilitas penarikan tuna/ penukaran mata uang (BANK, ATM, dan Money Changer)
  3. Pengembangan taman-taman rekreasi
  4. Pengembangan fasilitas tour dan agen pariwisata
  5. Pendirian jasa sewa kendaraan, sepeda motor, maupun sepeda.
  6. Antusiasme masyarakat
Strategi:

  1. Inventarisasi dan perencanaan pengembangan potensi yang ada di lokasi DTW di Kabupaten Pactan Sinergitas dalam pengembangan DTW
  2. Pengembangan kelembagaan
  3. Pelaksanaan promosi dan pemasaran terpadu
Strategi:

  1. Inventarisasi dan perencanaan pengembangan DTW
  2. Pengembangan paket wisata untuk memperpanjang length of stay.
Threat (Ancaman)

  1. Lokasi Kab Pacitan yang masih terisolir
  2. Anggaran pembangunan pariwisata yang sangat terbatas
  3. Sebagian besar wilayah kabupaten Pacitan berbukit dan bergunung (kondisi geografi Kabupaten Pacitan yang masih sulit dijangkau karena wilayahnya sebagian besar berbukit dan bergunung)
Strategi:

  1. Pengembangan pariwisata dengan menjaga keaslian objek wisata tersebut
  2. Peningkatan kualitas SDM yang berkompeten dalam teknologi informasi.
  3. Peningkatan kualitas tenaga marketing pariwisata
Strategi:

  1. Kerjasama dengan investor atau badan penanaman modal.
  2. Menjaga keunikan, keaslian dan ketradisionalan di wilayah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa analisis SWOT pada DTW Pantai Teleng Ria adalah sebagai berikut:

        1. Kekuatan (Strenght)
  1. Keindahan Laut, Pantai dan Ombak Pantai Teleng Ria

Karakter dan keadaan Pantai Teleng Ria memang berbeda dengan pantai pantai lainnya, dengan kata lain Pantai Teleng Ria memiliki ciri khas yang takkan dimiliki oleh pantai yang lainnya. Kelebihan khasnya yaitu: pantai ini memiliki pasir putih yang sangat indah dan bersih; memiliki ombak yang cukup besar sehingga banyak dimanfaatkan turis untuk berselancar; pemandangan yang sangat indah; memiliki ombak yang besar,bersih, dan berwarna biru berkilauan.

  1. Jaraknya dekat dengan pusat kota

Lokasi DTW Pantai Teleng Ria berada tidak jauh dari pusat kota (alun-alun Kabupaten Pacitan) yang dapat ditempuh hanya sekitar 10 menit dari pusat kota. Selain itu, akses ke lokasi Pantai Teleng Ria sangat mudah dilewati.

  1. Di sekitar lokasi sudah terdapat akomodasi (hotel dan homestay)

Di sekitar lokasi Pantai Teleng Ria sudah terdapat penginapan baik berupa hotel maupun homestay meskipun jumlahnya masih perlu ditambah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Adanya akomodasi yang berada di dekat lokasi wisata memudahkan para wisatawan untuk tetap tinggal dan tidak perlu khawatir jika ingin berlama-lama menikmati keindahan Pantai Teleng Ria.

  1. Terdapat taman bermain anak

Tidak jauh dari lokasi Pantai Teleng Ria terdapat pusat atau taman bermain anak-anak dan kolam renang. Adanya taman bermain tersebut menambah fasilitas wisata yang ada di DTW Pantai Teleng Ria.

  1. Kelemahan (Weaknesses)

Jumlah objek wisata yang banyak di Kabupaten Pacitan saat ini tidak diimbangi dengan upaya pengembangan yang maksimal. Sebagian besar objek wisata di Kabupaten Pacitan masih tergolong belum berkembang, atau sedang dikembangkan. Sedangkan sebagian besar objek wisata di Kabupaten Pacitan itu pula tergolong jenis objek yang masih baru dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dibandingkan dengan objek wisata daerah lain masih jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana di sejumlah objek wisata meskipun di sebagian objek wisata sudah ada sarana dan prasarana, tetapi masih kurang dalam perawatannya dan jumlahnya.

Salah satu objek wisata di Kabupaten Pacitan yang tergolong masih sangat adalah Pantai Teleng Ria. Yang mana disejumlah fasilitas dan sarana di Pantai Teleng Ria masih sangat kurang dalam pengelolaannya, baik dalam pengelolaan sarana prasarana, fasilitas, maupun pemasaran obyek itu sendiri. Kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan di kawasan Objek Wisata Pantai Teleng Ria, antara lain :

  1. Akomodasi

Di Obyek Wisata Pantai Teleng Ria sudah terdapat fasilitas akomodasi baik berupa hotel maupun homestay namun jumlahnya masih perlu ditingkatkan karena jumlah pengunjung di DTW Pantai Teleng Ria yang selalu bertambah.

  1. Jasa Perbankan

Di sekitar lokasi DTW Pantai Teleng Ria masih belum terdapat jasa perbankan yang memadai sehingga wisatawan yang ingin melakukan transaksi baik penarikan secara tunai maupun non tunai masih harus menuju ke pusat kota terlebih dahulu karena masih belum ada jasa perbankan yang berjarak dekat dengan lokasi Pantai Teleng Ria

  1. Tempat Parkir

Tempat untuk parker sudah tersedia, akan tetapi masih kurang maksimal, hal ini dilihat dari kurangya fasilitasnya, kurang bersih, masih beralas rumput dan pasir belum diaspal, dan kurangnya pengawasan.

  1. Rumah makan

Untuk fasilitas rumah makan sudah tersedia, tetapi masih sangat terbatas dalam jumlahnya, dan untuk menu makanannya sangat terbatas serta letaknya yang lumayan jauh dengan lokasi.

  1. Peluang (Opportunities)

Kabupaten Pacitan telah merencanakan membuka hubungan dengan kabupaten-kabupaten yang masih dalam 1 (satu) propinsi dan dengan kabupaten lain propinsi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang untuk menarik minat wisatawan baik domestik maupun luar negeri untuk berkunjung menikmati pesona obyek wisata di Kabupaten Pacitan. Upaya kerjasama tersebut mencakup bidang pariwisata terutama untuk promosi dan pengadaan paket wisata sehingga dalam hubungan kerjasama tersebut dapat mendukung kunjungan wisatawan di masing-masing daerah, khususnya Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan memang banyak obyek wisata yang berorientasi pada wisata alam. Berbagai pihak swasta meningkatkan penampilan obyek wisata ini dengan pembangunan-pambangunan fisik baru. Akan tetapi di sisi lain kejenuhan wisatawan yang terlalu sering menyaksikan dan menikmati obyek wisata buatan sehingga timbul minat untuk mengembalikan suasana alam yang masih murni. Untuk Kabupaten Pacitan sendiri yang banyak memiliki obyek wisata alam yang masih asli dan khas, salah satunya Obyek Wisata Pantai Teleng Ria yang mempunyai potensi untuk menangkap kecenderungan ini. Minat tersebut disajikan dengan bersama atraksi wisata minat khusus yang mana secara otomatis dapat meningkatkan nilai jual obyek wisata.

Jumlah wisatawan yang mengunjungi Obyek Wisata Pantai Teleng Ria tergolong cukup besar karena letaknya yang sangat strategis yang berada dekat dengan pusat kota. Hal ini memberikan berbagai macam jenis peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar, yaitu sektor dagang dan jasa. Hal ini penduduk sekitar dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan bagi wisatawan, seperti kios souvenir, rumah makan, serta penginapan. Pemerintah sendiri juga meningkatkan berbagai sarana dan prasarana penunjang Obyek Wisata Pantai Teleng Ria. Untuk pihak swasta juga ada gerakan untuk memberikan investasi-investasi di dalam pengembangan Obyek Wisata Pantai Teleng Ria.

  1. Ancaman (Threats)
          1. Persaingan dengan daerah lain

Hampir seluruh daerah di Indonesia pasti meningkatkan potensi obyek wisatanya, yang sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini diperjelas lagi dengan adanya Undang-Undang otonomi daerah dimana pengembangan daerah diserahkan langsung kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pengembangan wisata yang gencar disetiap daerah maka tidak dapat dipungkiri akan berakibat adanya persaingan antar daerah dalam menarik kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya. Yang dikhawatirkan akan muncul persaingan yang tidak sehat antar daerah, untuk itulah peran aktif pemerintah pusat sangat penting untuk meminimalisir gejala tersebut. Persaingan antar obyek wisata diharapkan mampu meningkatkan kreativitas-kreativitas yang mampu mendrongkrak potensi yang ada di suatu obyek wisata.

          1. Perilaku Negatif Wisatawan Terhadap Obyek

Wisatawan yang berkunjung di suatu obyek wisata, khususnya wisatawan domestik selama ini diketahui kurang memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan, perawatan sarana prasarana dan fasilitas di lokasi obyek yang masih berkembang.

  1. Potensi Investasi Yang Bisa di Kembangkan di DTW Pantai Teleng Ria

Dalam mengembangkan Obyek Wisata Pantai Teleng Ria dan untuk keberhasilan dalam pengembangannya, pemerintah harus memperhatikan visi dan misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, maka strategi pengembangan untuk untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

  1. Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata (yang meliputi wisata alam serta seni dan budaya) dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana serta atraksi wisata dengan kualitas dan kuantitas obyek wisata yang lebih menarik dan memberikan pesona khas bagi para wisatawan.
  2. Mengembangkan jalinan kerjasama antara masyarakat local dan swasta dalam hal pengembangan sarana dan usaha yang bersifat kepariwisataan di lokasi Obyek Wisata Pantai Teleng Ria.
  3. Memperluas promosi dan pemasaran Obyek Wisata Pantai Teleng Ria dari berbagai segmen pasar lokal, regional, nasional maupun internasional dengan berbagai sarana promosi dan pelayanan kepariwisataan yang optimal.
  4. Upaya pengembangan potensi yang ada di Obyek Wisata Pantai Teleng Ria dengan penambahan dan peningkatan fasilitas, sarana prasarana serta pelestarian alam obyek wisata. Pengembangan ini harus dilakukan secara terus-menerus sehingga mampu memberikan daya saing dengan daerah tujuan wisata lainnya. Di dalam pengembangannya mengacu pada 2 faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi itu sendiri dilakukan dengan penambahan dan peningkatan fasilitas, sarana prasarana, yang antara lain: gerbang pintu masuk Obyek Wisata Pantai Teleng Ria, gardu pandang, tempat ibadah, fasilitas MCK, kios-kios makanan, TIC (tourism information centre), serta pos keamanan. Pengembangan pada faktor ekonomi ini diharapkan Mampu menunjang daya saing dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian taraf hidup akan meningkat bagi masyarakat Kabupaten Pacitan dan masyarakat di sekitar Obyek Wisata Pantai Teleng Ria pada umumnya.

Untuk faktor sosial budaya, dalam pengembangannya menitik beratkan pada stabilitas sosial, budaya, politik, serta keamana nasional. Maka dalam pengembangan Obyek Wisata Pantai Teleng Ria harus mampu meningkatkan citra pariwisata daerah Kabupaten Pacitan, serta citra pariwisata nasional pada umumnya sebagai daerah tujuan wisata yang aman, dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara.

Pengembangan Obyek Wisata Pantai Teleng Ria sebagai salah satu obyek wisata alam pantai di Kabupaten Pacitan harus ditekankan pada pembangunan fisik obyek serta penambahan dan peningkatan fasilitas-fasilitas, sarana prasarana, perawatan dan pelestarian alam Obyek Wisata Pantai Teleng Ria yaitu dilakukan dengan :

  1. Fasilitas MCK

Fasilitas MCK yang terdapat di Obyek Wisata Pantai Teleng Ria sudah ada tapi jumlahnya sangat minim dan perawatan serta kebersihannya tidak terjaga. Oleh karena itu perlu penambahan fasilitas dan juga peningkatkan perawatan serta kebersihannya.

  1. Penyediaan Warung Makan, Tempat Penjualan Souvenir/ Cinderamata

Di kawasan Obyek Wisata Pantai juga terdapat tempat warung makan dan penjualan souvenir namun masih perlu dikembangkan. Melihat hal inilah maka perlu adnya langkah-langkah yang kongkrit dari pihak pemerintah guna meningkatkan efektifitas dari fasilitas ini, yang antara lain: pengadaan tempat penjualan yang permanen, serta perlu penataan tempat penjualan tersebut. Sehingga bagi para wisatawan akan lebih mudah dalam menikmati fasilitas ini.

  1. Penginapan

Fasilitas penginapan di kawasan Obyek Wisata Pantai Teleng Ria sudah tersedia namun masih perlu penambahan fasilitas akomodasi (Shelter Peristirahatan) sehingga wisatawan yang berwisata khususnya wisatawan dari luar daerah dapat menginap lebih lama.

  1. Pelestarian Alam

Pengembangan Obyek Wisata Pantai Teleng Ria memang dititikberatkan pada eksploitasi potensi alam pantainya. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan perlu adanya upanya pelestarian sumber daya alam tersebut. Sehingga sumber daya alam ini tidak akan luntur atau hilang karakter aslinya. Dalam pemanfaatannya diperlukan kebijakan-kebijakan didalam proses pengembangan. Hal ini diharapkan tidak akan ada pemanfaatan sumber daya alam pantai yang tidak bertanggungjawab.

  1. Sumber Daya Manusia

Upaya pengembangan Obyek Wisata Pantai Teleng Ria mengharuskan melibatkan peran dari masyarakat sekitar lokasi obyek tersebut. Tetapi terdapat kendala-kendala terutama kurangnya pemahaman dari masyarakat sekitar tentang penerapan konsep kepariwisataan. Oleh sebab itulah perlu adanya pembekalan-pembekalan pengetahuan tentang ilmu kepariwisataan untuk masyarakat sekitar Obyek Wisata Pantai Teleng Ria Pembekalan ilmu kepariwisataan diberikan dari pihak pemerintah maupun bekerjasama dengan pihak luar yang mana benar-benar mengerti konsep dan penerapan ilmu kepariwisataan.

Isa Wahyudi

CEO INSPIRE Group
HP./WA : +62 815-5181-303

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 1999. Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 37lSK/1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah.

———————–. 2004. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

———————–. 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

————————. 2007. Perpres Nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal

———————–. 2009. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

———————–. 2014. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

————————. 2004. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

. ————————. 2014. Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

————————. 2014. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabet

Leave a Reply